Krisis Politik Sitaro, Retaknya Harmoni PDIP–Golkar? Bupati Tersangka Jadi Ledakan Puncak

Share

SITARO, Binkari  — Peta politik di Kabupaten Kepulauan Sitaro mulai menunjukkan retakan serius. Hubungan politik antara PDIP dan Golkar yang selama ini menjadi poros kekuasaan daerah, dikabarkan tak lagi harmonis, benarkah? Riak perbedaan yang sebelumnya tertutup rapat, kini berubah menjadi krisis terbuka setelah bupati terseret kasus hukum dan menyandang status tersangka.

Penetapan tersangka terhadap kepala daerah menjadi titik paling mengguncang dalam perjalanan politik pemerintahan saat ini. Publik melihat, badai hukum yang datang bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi juga cermin dari rapuhnya konsolidasi politik di lingkar kekuasaan.

Situasi pemerintahan pun mulai terasa limbung. Komunikasi politik melemah, soliditas koalisi dipertanyakan, sementara birokrasi berada di tengah ketidakpastian. Dalam kondisi seperti ini, rakyat kembali menjadi penonton dari pertarungan elite yang sibuk mempertahankan pengaruh dan kepentingan masing-masing.

Retaknya hubungan PDIP dan Golkar disebut-sebut menjadi pemicu memburuknya stabilitas politik daerah. Jika ini benar, merupakan dua kekuatan besar yang sebelumnya berjalan seirama, kini tampak berada di jalur berbeda. Ketika harmoni politik pecah, efeknya langsung menghantam pemerintahan.

Pengamat menilai, gejala keretakan sebenarnya sudah lama terasa. Namun kompromi dan kepentingan kekuasaan membuat semuanya tampak tenang di permukaan. Kini, setelah kasus hukum mencuat dan tekanan politik membesar, semua pecah tanpa bisa lagi disembunyikan.

Status tersangka yang melekat pada bupati menjadi pukulan keras bagi citra pemerintahan dan partai pengusung. Kepercayaan publik mulai terkikis, sementara masyarakat menanti kepastian arah kepemimpinan daerah ke depan.

Krisis ini menjadi peringatan bahwa kekuasaan tanpa soliditas hanya melahirkan konflik internal yang berujung kehancuran. Politik yang seharusnya menjadi alat membangun daerah, justru berubah menjadi arena tarik-menarik kepentingan.

Di tengah badai yang terus membesar, masyarakat Sitaro berharap hukum tetap berjalan tanpa intervensi dan elite politik mampu menunjukkan kedewasaan. Sebab jika konflik terus dipelihara, maka yang runtuh bukan hanya koalisi, tetapi juga harapan rakyat terhadap pemerintahan yang bersih dan stabil.

Asril

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *