SANGIHE, Sulawesi Utara, Binkari –Gelombang sorotan terhadap salah satu oknum pejabat di Sangihe tak lagi bisa dibendung. Isu dugaan pelanggaran etik yang menyeret namanya kini bukan sekadar desas-desus, ia telah menjelma menjadi kegelisahan publik yang nyata.
Namun yang paling mengundang tanya bukan hanya isi dugaan itu sendiri, melainkan sikap yang ditunjukkan, diam seribu bahasa.
Di tengah tuntutan keterbukaan, sikap bungkam justru terasa seperti pengabaian.
Publik tidak sedang meminta sensasi, publik menuntut kejelasan. Ketika pejabat memilih menghindar dari sorotan, ruang kosong itu dengan cepat diisi oleh spekulasi yang semakin liar.
Lebih ironis lagi, ini terjadi di lingkaran kekuasaan yang seharusnya menjunjung tinggi etika dan integritas. Jabatan publik bukan sekadar kursi, ia adalah amanah.
Dan setiap amanah datang dengan konsekuensi, siap diperiksa, siap dikritik, siap menjelaskan.
Dorongan untuk membuka fakta kini datang dari berbagai arah. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memastikan bahwa standar moral dalam pemerintahan tidak dipermainkan.
Jika dugaan ini tidak benar, maka klarifikasi adalah cara paling sederhana untuk menghentikan kegaduhan.
Namun jika sebaliknya, maka publik berhak tahu sejauh mana integritas itu telah dilanggar. Terus berdiam bukanlah strategi itu justru memperdalam krisis kepercayaan.
Kini pertanyaannya sederhana: mengapa memilih diam? Di saat kepercayaan publik dipertaruhkan, satu-satunya hal yang lebih berbahaya dari tuduhan adalah ketidakberanian untuk menjawabnya.
Asril