JAYAPURA, Binkari – Di balik dalih keterbatasan anggaran, tersimpan pertanyaan yang hingga kini belum sepenuhnya terjawab: siapa sebenarnya yang paling banyak menikmati proyek pemerintah di Kabupaten Jayapura?
Persoalan pembagian proyek kepada pengusaha Orang Asli Papua (OAP) kini resmi memasuki ruang pengawasan politik setelah DPRK Kabupaten Jayapura membentuk Panitia Khusus (Pansus).
Langkah tersebut menjadi sinyal bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar keluhan segelintir pelaku usaha, melainkan isu yang menyentuh rasa keadilan dan keberpihakan terhadap masyarakat asli Papua.
Staf Khusus Bupati Jayapura Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Korneles Yanuaring, mengatakan pemerintah daerah telah menyerahkan penyelesaian persoalan itu kepada DPRK melalui mekanisme Pansus.
“Kami berharap proses penyelesaian dapat dikawal melalui mekanisme yang sedang berjalan di DPRK karena pemerintah daerah telah menyampaikan kondisi keuangan daerah secara terbuka,” ujarnya di Jayapura, Kamis (2/7/2026).
Pemerintah menjelaskan bahwa menurunnya kapasitas fiskal akibat kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat menjadi penyebab berkurangnya paket pekerjaan. Akibatnya, seluruh OPD harus melakukan penyesuaian terhadap program dan kegiatan.
Namun, penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Jika proyek memang berkurang, bagaimana pola pembagiannya? Berapa persen yang benar-benar dinikmati pengusaha OAP dibandingkan pelaku usaha lainnya?
Apakah mekanisme penunjukan maupun pelelangan telah berjalan secara transparan dan memberikan kesempatan yang setara?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kini menjadi pekerjaan rumah Panitia Khusus DPRK Kabupaten Jayapura. Sebab yang dipersoalkan bukan semata kecilnya nilai proyek, melainkan rasa keadilan dalam distribusi kesempatan bagi pengusaha asli Papua.
Korneles menegaskan pemerintah tetap berupaya memberikan ruang melalui pemecahan paket pekerjaan dan penunjukan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga mengakui telah menerima laporan bahwa sejumlah pengusaha OAP memperoleh pekerjaan, meski dengan nilai kontrak yang masih terbatas karena kemampuan APBD.
Pemerintah berharap semua pihak menghormati proses yang sedang berlangsung di DPRK. Di sisi lain, masyarakat tentu berharap Pansus tidak berhenti pada rapat-rapat formal, tetapi mampu membuka data secara transparan: siapa penerima proyek, bagaimana proses penetapannya, dan sejauh mana keberpihakan terhadap pengusaha Orang Asli Papua benar-benar diwujudkan.
Pada akhirnya, yang sedang diuji bukan hanya kekuatan APBD Kabupaten Jayapura, tetapi juga keberanian seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat dikelola secara adil, transparan, dan memberi ruang yang layak bagi pengusaha Orang Asli Papua sebagai pelaku utama pembangunan di tanahnya sendiri.
Sem Gombo