JAYAPURA, Binkari – Staf Khusus Bupati Jayapura Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Korneles Yanuaring, mengatakan aspirasi pengusaha Orang Asli Papua (OAP) terkait pembagian proyek pemerintah kini telah ditangani DPRK Kabupaten Jayapura melalui panitia khusus (Pansus) yang dibentuk untuk membahas persoalan tersebut.
“Kami berharap proses penyelesaian dapat dikawal melalui mekanisme yang sedang berjalan di DPRK karena pemerintah daerah telah menyampaikan kondisi keuangan daerah secara terbuka,” kata Korneles di Jayapura. Kamis 2/7/2026
Ia menjelaskan, keterbatasan alokasi pekerjaan bagi pengusaha OAP tidak terlepas dari penurunan kapasitas fiskal Kabupaten Jayapura setelah adanya kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya belanja daerah.
Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan organisasi perangkat daerah (OPD) harus menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk paket pekerjaan yang dapat dialokasikan kepada pelaku usaha.
Meski demikian, pemerintah daerah, kata Korneles, tetap berupaya memberikan ruang kepada pengusaha OAP melalui pemecahan sejumlah paket pekerjaan dan penunjukan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia mengaku telah menerima sejumlah pengusaha OAP yang menyampaikan bahwa mereka memperoleh pekerjaan dari pemerintah daerah, meskipun nilai kontraknya belum besar.
“Nilai pekerjaan memang masih terbatas karena kemampuan APBD juga terbatas. Kondisi ini tidak hanya dialami Kabupaten Jayapura, tetapi juga sejumlah daerah lain yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran,” ujarnya.
Korneles menegaskan Pemerintah Kabupaten Jayapura telah berupaya memenuhi tanggung jawabnya dalam memberdayakan pengusaha Orang Asli Papua sesuai kemampuan keuangan daerah.
Sementara itu, aspirasi para pengusaha OAP telah disampaikan kepada DPRK Kabupaten Jayapura dan ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia khusus untuk mencari solusi yang komprehensif.
Karena itu, ia berharap seluruh pihak menghormati proses yang sedang berjalan di DPRK agar penyelesaian persoalan dapat dilakukan melalui mekanisme kelembagaan yang tersedia.
“Kami optimistis ketika kemampuan fiskal daerah kembali membaik, pemerintah akan memiliki ruang yang lebih besar untuk mengakomodasi aspirasi pengusaha Orang Asli Papua dalam pelaksanaan pembangunan daerah,” kata Korneles.
Sem Gombo