TIMIKA, Binkari – Isu ketimpangan fiskal dan masa depan implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua menjadi sorotan utama dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang diselenggarakan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, Senin (11/5/2026).
Forum strategis yang mempertemukan para gubernur dari seluruh wilayah Tanah Papua ini menghasilkan dorongan kuat kepada pemerintah pusat untuk memperkuat regulasi Otsus. Penguatan ini dinilai krusial, terutama terkait kepastian alokasi anggaran dan pemerataan hasil pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) di seluruh wilayah Papua.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, memaparkan bahwa kondisi fiskal Papua saat ini tengah menghadapi tantangan besar pascapemekaran Daerah Otonom Baru (DOB). Menurutnya, provinsi induk kini kehilangan sebagian sumber penerimaan daerah yang signifikan, termasuk di antaranya Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan.
“Kami berharap revisi regulasi Otonomi Khusus dapat benar-benar memberikan kepastian fiskal bagi daerah. Apabila dana Otsus diatur secara kuat di dalam undang-undang, daerah tidak akan terlalu terdampak ketika kondisi fiskal nasional sedang terganggu,” tegas Fakhiri.
Lebih lanjut, Fakhiri juga mendorong penerapan skema pembagian manfaat SDA yang lebih berkeadilan antarprovinsi di Tanah Papua.
“Jika terdapat tambang atau sumber penghasilan utama di salah satu provinsi, idealnya manfaat tersebut dapat dirasakan bersama oleh seluruh provinsi di Tanah Papua. Hal ini penting agar roda pembangunan dapat berjalan secara seimbang dan merata,” tambahnya.
Selain menyoroti isu fiskal, Fakhiri juga menekankan urgensi penguatan konektivitas antardaerah. Hal ini dapat dicapai melalui pembangunan infrastruktur transportasi laut maupun darat yang menghubungkan Papua induk dengan Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan bahwa enam provinsi yang kini ada di Tanah Papua harus terus bergerak dalam satu visi pembangunan yang sama.
“Boleh ada enam provinsi, tetapi kita harus tetap berada di satu panggung. Otonomi Khusus harus difungsikan sebagai instrumen utama untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Orang Asli Papua,” ujar Nawipa.
Sementara itu, Ketua Panitia Forum Koordinasi Strategis, Silwanus Sumule, menjelaskan bahwa forum ini merupakan ruang konsolidasi esensial untuk menyatukan arah pembangunan Papua dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Menurut Sumule, pemerintah daerah saat ini perlu memusatkan fokus pada sektor-sektor prioritas yang memberikan dampak langsung bagi Orang Asli Papua (OAP), seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif, dan infrastruktur dasar.
“Papua harus menjadi bagian integral dalam transformasi Indonesia menuju negara yang modern, makmur, dan berkeadilan,” kata Sumule.
Sebagai langkah konkret, forum tersebut juga membahas upaya penguatan sistem integrasi pembangunan dan pengelolaan dana Otsus. Integrasi ini akan diimplementasikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Otsus, dan SIP3, guna memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan berjalan secara transparan, efektif, dan tepat sasaran. (Sem)