KAYONG UTARA, BINKARI — Proyek peningkatan dermaga pelabuhan kapal ferry di Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, kembali menjadi sorotan masyarakat. Proyek yang disebut menggunakan anggaran APBD Kabupaten Kayong Utara dengan nilai sekitar Rp2,24 miliar itu dipertanyakan karena setelah pembangunan selesai, dermaga justru disebut tidak dapat difungsikan secara optimal untuk kegiatan bongkar muat kapal ferry dan kini kondisinya kembali mengalami kerusakan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian masyarakat Teluk Batang karena pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara semestinya menghasilkan fasilitas yang dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan, proyek peningkatan dermaga tersebut dikerjakan oleh CV Transforma Jaya Konstruksi. Namun, sejumlah informasi mengenai pelaksanaan proyek, nilai kontrak, perusahaan pelaksana, hingga alasan teknis mengapa dermaga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya masih membutuhkan penjelasan resmi dari pihak terkait.
Dari hasil penelusuran di lapangan, kondisi dermaga juga menjadi pertanyaan. Masyarakat membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pembangunan. Sebelum dilakukan pembangunan, bagian tepi dermaga disebut masih menggunakan sistem hidrolik yang dapat menyesuaikan kondisi pasang surut air sehingga mendukung aktivitas bongkar muat kapal.
Namun setelah dilakukan pembangunan, bagian tepi dermaga disebut dibuat secara permanen. Kondisi tersebut diduga membuat fasilitas tidak lagi mampu menyesuaikan perubahan pasang surut air, sehingga aktivitas bongkar muat kapal ferry menjadi terkendala.
Persoalan semakin menjadi sorotan setelah fasilitas yang telah dibangun tersebut disebut mengalami kerusakan kembali pada 2026.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan publik: bagaimana perencanaan, spesifikasi teknis, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan proyek tersebut sejak awal?
Awak media kemudian melakukan penelusuran untuk memperoleh data dan informasi yang lebih akurat sekaligus memastikan keberimbangan pemberitaan.
Dalam proses konfirmasi, awak media menghubungi Kabid Prasarana Dinas Perhubungan Kabupaten Kayong Utara, Heri, melalui pesan WhatsApp. Sejumlah pertanyaan diajukan, antara lain mengenai tahun kontrak pekerjaan, besaran anggaran, perusahaan pemenang tender, serta kendala teknis yang menyebabkan dermaga selesai dibangun namun tidak dapat difungsikan secara optimal.
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan maupun jawaban dari pihak Kabid Prasarana Dishub Kayong Utara.
Konfirmasi kemudian dilanjutkan kepada Camat Teluk Batang, Syafiie. Awak media menyampaikan pertanyaan serupa terkait proyek tersebut.
Camat Teluk Batang memberikan tanggapan singkat bahwa dirinya belum mengetahui informasi mengenai proyek tersebut dan menyampaikan, “Kalau itu saya belum ada dikonfirmasi.”
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara, Surya Aditya, S.H., M.Pd. Pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan proyek dermaga, mulai dari tahun kontrak, nilai anggaran, perusahaan pelaksana hingga persoalan teknis yang menyebabkan fasilitas tersebut tidak dapat digunakan secara optimal.
Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari Ketua DPRD Kayong Utara.
Di tengah minimnya penjelasan resmi tersebut, muncul pula berbagai informasi dan tudingan di tengah masyarakat mengenai pihak-pihak yang disebut berkaitan dengan pekerjaan proyek tersebut. Informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh awak media dan belum mendapatkan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.
Karena itu, diperlukan keterbukaan data mengenai dokumen kontrak, RAB, spesifikasi teknis, proses tender, pelaksanaan pekerjaan, hingga hasil pemeriksaan atau serah terima pekerjaan agar publik dapat mengetahui secara jelas bagaimana proyek tersebut direncanakan dan dilaksanakan.
Masyarakat juga mempertanyakan kabar bahwa persoalan proyek dermaga tersebut sebelumnya pernah menjadi perhatian dan disebut sempat dipertanyakan kepada aparat penegak hukum. Namun, sejauh penelusuran awak media, belum diperoleh keterangan resmi mengenai perkembangan maupun hasil penanganan persoalan tersebut.
Kini sorotan publik kembali mengarah kepada proyek tersebut. Jika benar fasilitas yang dibangun dengan anggaran daerah bernilai miliaran rupiah tidak dapat berfungsi sebagaimana tujuan pembangunannya dan kemudian mengalami kerusakan, maka kondisi itu tentu perlu dijelaskan secara terbuka oleh instansi yang bertanggung jawab.
Publik berhak mengetahui apakah persoalan tersebut disebabkan oleh desain teknis, kondisi alam, perubahan kebutuhan operasional, kualitas pekerjaan, perencanaan, pengawasan, atau faktor lainnya.
Untuk itu, masyarakat meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan instansi pengawasan terkait, termasuk aparat penegak hukum di tingkat daerah maupun provinsi, untuk melakukan pemeriksaan apabila terdapat dasar dan indikasi yang memenuhi ketentuan hukum.
Pemeriksaan tersebut penting bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara benar-benar sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, kontrak pekerjaan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebab, anggaran pembangunan tersebut bersumber dari keuangan negara/daerah yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terkait persoalan proyek dermaga tersebut.
Awak media tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak yang disebut maupun berkepentingan dalam pemberitaan ini, sebagai bagian dari upaya menjunjung tinggi etika jurnalistik dan asas keberimbangan.
Pemberitaan ini mengacu pada prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sumber: Masyarakat/Tim Investigasi
Redaksi: Tim
