JAYAPURA, Binkari — Pemerintah Provinsi Papua memperkuat tata kelola pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) melalui peningkatan koordinasi, kapasitas kelembagaan, serta sinergi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan. Langkah tersebut diarahkan agar pelaksanaan kewenangan khusus, perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan Otsus semakin efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Penguatan Kapasitas dan Kinerja Kelembagaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua yang digelar Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, Badan Pengarah Papua, SKALA, serta pemangku kepentingan terkait di Hotel Horizon Kotaraja, Jayapura, Kamis (27/8/2026).
Mewakili Gubernur Papua sekaligus membuka kegiatan, Asisten Sekda Papua Bidang Administrasi Umum, Suzana D. Wanggai, S.Pd., M.Soc.Sc., menegaskan bahwa keberhasilan Otsus tidak semata-mata diukur dari besarnya dukungan anggaran, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menjalankan kewenangan khusus dan memperkuat kelembagaan secara efektif.
Menurut dia, implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 beserta berbagai peraturan pelaksanaannya harus ditopang oleh sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan, pengawasan, dan evaluasi yang akuntabel.
Dengan tata kelola yang baik, setiap program pembangunan yang bersumber dari kebijakan Otsus diharapkan memiliki indikator yang jelas, dapat diukur, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Setiap kebijakan harus menjawab kebutuhan masyarakat dan bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tegas Suzana.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun daerah, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), organisasi perangkat daerah, dan unsur lainnya untuk memperkuat komunikasi serta kolaborasi dalam mengawal pelaksanaan Otsus.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan Papua Cerah yang ditandai dengan masyarakat yang semakin cerdas, sejahtera, dan hidup dalam harmoni.
Senior Manager SKALA, Asa, mengatakan pihaknya mendukung penguatan tata kelola Otsus di Papua, terutama dalam mendorong peningkatan pelayanan dasar dan upaya pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, forum tersebut menjadi momentum strategis untuk memperkuat kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan Otsus, serta memastikan berbagai komitmen yang telah dibangun dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret.
“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi dan menyamakan persepsi dalam memperbaiki tata kelola Otsus di Papua,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Maurits Valentino Wyla Hege, S.STP., M.Tr.I.P., menjelaskan rapat tersebut diikuti unsur Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, MRP, serta organisasi perangkat daerah terkait.
Kegiatan juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk membahas kebijakan Otsus, pelaksanaan kewenangan khusus, serta pengelolaan dan pengawasan dana Otsus.
“Forum ini diharapkan menghasilkan solusi dan langkah konkret untuk memperkuat sinergi serta efektivitas pelaksanaan Otsus di Papua,” ujarnya.
Penguatan kelembagaan dan tata kelola tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi pelaksanaan Otsus yang lebih transparan, terukur, dan berorientasi pada hasil, sehingga manfaat pembangunan dapat semakin dirasakan masyarakat Papua secara berkelanjutan.
Sem Gombo
