JAYAPURA, Binkari – Di tengah besarnya potensi kekayaan laut yang dimiliki Papua, pemanfaatannya ternyata masih jauh dari maksimal. Kondisi ini menjadi perhatian serius Gubernur Papua, Mathius D. Fakhiri, yang menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan harus tampil sebagai lokomotif pembangunan ekonomi daerah dan penggerak kesejahteraan rakyat.
Saat membuka Forum Koordinasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tahun 2026 di Jayapura, Rabu (3/6/2026), Fakhiri menyoroti fakta bahwa Papua memiliki potensi sumber daya perikanan mencapai 1,3 juta ton per tahun. Namun hingga kini, pemanfaatannya baru sekitar 235 ribu ton per tahun.
“Kelautan dan perikanan harus menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi daerah karena memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Fakhiri.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang yang sangat besar bagi Papua untuk mengoptimalkan sektor perikanan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Jika dikelola secara serius dan terintegrasi, sektor ini diyakini mampu mengangkat taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, hingga pelaku usaha di wilayah pesisir.
Fakhiri menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi titik balik transformasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta bergerak lebih cepat, adaptif, inovatif, dan mampu membangun sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
Forum Koordinasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, kata dia, bukan sekadar agenda seremonial, melainkan wadah strategis untuk menyatukan langkah, menyinkronkan program, serta memperkuat arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan di seluruh Papua.
Optimisme terhadap sektor ini juga didukung data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat subsektor perikanan Papua tumbuh sebesar 8,32 persen. Angka tersebut menjadi bukti bahwa sektor perikanan memiliki kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Papua juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih. Dari 200 lokasi yang dialokasikan secara nasional, Papua telah mengusulkan 86 lokasi yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
“Program ini harus dikawal bersama agar mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir, dan menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Fakhiri.
Untuk memperbesar manfaat ekonomi, Pemprov Papua juga terus mendorong hilirisasi sektor kelautan dan perikanan melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung, termasuk penguatan pelabuhan perikanan di Jayapura dan Biak.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil perikanan Papua sehingga kekayaan laut yang selama ini belum tergarap optimal dapat benar-benar menjadi sumber kemakmuran masyarakat.
Dengan potensi laut yang melimpah dan dukungan program strategis nasional, Papua kini berada di persimpangan penting: membiarkan kekayaan laut tetap menjadi potensi yang belum tergarap, atau menjadikannya mesin pertumbuhan ekonomi yang mampu mengubah kehidupan masyarakat pesisir secara nyata dan berkelanjutan.
Sem Gombo