JAYAPURA, Binkari — Menghadapi tingginya angka prevalensi penyakit menular di Provinsi Papua, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri (MDF), mendesak pemerintah pusat untuk meningkatkan intervensi dan dukungan komprehensif guna mempercepat penanganan di wilayah tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Fakhiri dalam Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Eliminasi Penyakit Menular yang digelar di Kota Jayapura, Selasa (28/4/2026). Agenda strategis ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta jajaran kementerian/lembaga terkait.
Gubernur Fakhiri menekankan bahwa upaya penanggulangan HIV/AIDS, Tuberkulosis (TB), Malaria, dan Kusta tidak dapat dibebankan semata-mata pada pemerintah daerah. Dukungan dari pusat dinilai sangat krusial, mengingat tantangan geografis Papua yang luas dan aksesibilitas yang masih terbatas.
“Kita membutuhkan kerja kolaboratif. Mengatasi persoalan di Papua tidaklah mudah, wilayahnya sangat luas dan aksesnya terbatas. Kehadiran pemerintah pusat secara nyata sangat kami harapkan,” ujar Fakhiri.
Terkait evaluasi penanganan TB, Gubernur memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025 tercatat 11.624 kasus aktif di Papua. Dari jumlah tersebut, baru 6.794 kasus atau sekitar 58 persen yang berhasil ditangani secara medis. Kondisi ini mengindikasikan masih banyaknya pasien yang belum terjangkau layanan kesehatan atau belum menuntaskan masa pengobatan, yang berisiko memperpanjang rantai penularan di tengah masyarakat.
“Penemuan kasus aktif harus terus diakselerasi. Selain itu, kapasitas layanan kesehatan dan edukasi mengenai kepatuhan minum obat juga mutlak diperkuat,” tegasnya.
Sementara itu, untuk kasus malaria, Papua saat ini masih menjadi penyumbang terbesar beban nasional, yakni mencapai 80 hingga 90 persen. Dari total lebih dari satu juta pemeriksaan yang dilakukan, ditemukan 303.931 kasus positif. Fakhiri menyadari bahwa keberhasilan Indonesia dalam mengeliminasi malaria sangat bergantung pada penyelesaian kasus di tanah Papua.
“Jika Papua tidak berhasil mengendalikan malaria, target eliminasi nasional akan sangat sulit tercapai. Oleh karena itu, transparansi data dan langkah konkret di lapangan sangat diperlukan, tidak boleh ada yang ditutupi,” imbuh Fakhiri.
Sebagai langkah antisipatif dan deteksi dini, Gubernur menyoroti urgensi penguatan layanan kesehatan di tingkat akar rumput. Ia secara khusus meminta dukungan alokasi anggaran dari pemerintah pusat untuk merevitalisasi peran Posyandu hingga ke tingkat kampung. Menurutnya, Posyandu merupakan ujung tombak dalam penemuan kasus berbasis masyarakat.
“Kami mengharapkan dukungan nyata. Posyandu harus diperkuat agar mampu mendeteksi kasus penularan di lapangan dengan lebih cepat. Deteksi dini harus dimulai dari lingkungan masyarakat terdekat,” jelasnya.
Sebagai penutup, Gubernur Fakhiri kembali menegaskan perlunya pendekatan komprehensif dalam peperangan melawan penyakit menular. Keterlibatan sinergis antara pemerintah, TNI, Polri, sektor swasta, akademisi, hingga elemen masyarakat adalah sebuah keharusan.
“Ini adalah kerja bersama. Tanpa sinergi dan keterlibatan seluruh pihak, kita akan terus berputar pada permasalahan yang sama,” pungkasnya. (Sem)