KEEROM, Binkari — Gubernur Papua Matius D. Fakhiri memastikan tanah masyarakat adat yang dimanfaatkan untuk program Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, tidak akan beralih kepemilikan kepada pemerintah.
“Tanah tetap milik masyarakat adat. Tidak akan pernah tanah itu menjadi milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten maupun distrik,” tegas Fakhiri saat melakukan penanaman padi perdana di kawasan CSR Senggi, Senin (7/9/2026).
Fakhiri menegaskan pemerintah hadir untuk membantu masyarakat membuka dan mengembangkan lahan pertanian, bukan mengambil alih tanah yang secara adat menjadi hak masyarakat.
Karena itu, ia meminta Dinas Pertanian, pemerintah distrik hingga pemerintah kampung menyampaikan kepastian tersebut secara terbuka kepada masyarakat agar tidak muncul kekhawatiran terkait status kepemilikan lahan.
“Saya sebagai Gubernur Papua pasang badan untuk memastikan hak kepemilikan masyarakat. Tidak akan hilang satu jengkal tanah pun,” ujarnya.
Fakhiri juga meminta setiap persoalan terkait batas maupun tumpang tindih pemetaan lahan diselesaikan bersama masyarakat adat melalui mekanisme yang baik dan terbuka.
Menurut dia, kepastian hak atas tanah menjadi bagian penting dalam keberlanjutan program pertanian di Senggi. Masyarakat adat tidak hanya harus tetap menjadi pemilik lahan, tetapi juga didorong menjadi pelaku utama dalam pengelolaan sawah.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menyewakan tanah maupun sawah kepada pihak lain sehingga manfaat ekonomi dari program tersebut justru dinikmati pihak di luar pemilik hak ulayat.
“Jangan sampai masyarakat hanya punya tanah, tetapi orang lain yang mengelola dan menikmati hasilnya,” katanya.
Fakhiri mengatakan warga pendatang atau transmigran yang memiliki pengalaman bertani dapat dilibatkan untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan masyarakat lokal.
Selain pengelolaan lahan, Fakhiri mendorong hasil produksi pertanian Senggi memiliki identitas lokal yang kuat. Ia meminta beras yang nantinya dihasilkan menggunakan nama kampung atau bahasa adat setempat.
Menurut dia, identitas tersebut dapat menjadi kebanggaan masyarakat sekaligus memperkuat posisi produk pertanian Senggi sebagai komoditas unggulan daerah.
Senggi, kata Fakhiri, memiliki peluang dikembangkan menjadi kawasan agrobisnis dengan komoditas padi, jagung dan hortikultura. Pengembangan berbagai komoditas dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus membantu mengendalikan inflasi di Papua.
Untuk memastikan hasil panen terserap pasar, Pemerintah Provinsi Papua telah berkoordinasi dengan Perum Bulog. Perusahaan daerah milik pemerintah provinsi juga disiapkan membantu menyerap produksi masyarakat, termasuk padi dan jagung.
“Pemerintah pusat sudah bicara dengan Bulog. Kami di Provinsi Papua juga sudah bicara dengan Bulog,” ungkapnya.
Fakhiri menegaskan petani tidak boleh hanya diarahkan untuk menanam tanpa kepastian pemasaran. Pemerintah juga akan memberikan dukungan awal berupa bibit dan pupuk tanpa pungutan kepada masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Papua Lunanka V.M.L. Daimboa menyebut potensi lahan CSR di Senggi mencapai 6.530,22 hektare. Sekitar 1.100 hektare telah melalui proses pembukaan dan perataan lahan serta mulai memasuki tahap pencetakan dan penanaman.
Produktivitas padi ditargetkan mencapai 10 ton per hektare melalui penerapan teknologi pertanian modern. Sebanyak 50 hektare lahan percontohan akan menggunakan teknologi PM-AAS, sementara lahan lainnya memanfaatkan drone dan metode tanam benih langsung atau Tabela.
Lunanka optimistis teknologi tersebut mampu meningkatkan produktivitas secara signifikan dibandingkan rata-rata hasil CSR nasional yang berada di kisaran 4–5 ton per hektare.“Papua juga bisa,” ujarnya.
Sem Gombo
