Desakan Publik Menggema, Plt Ketua DPRD Sangihe Dicabut, Drama Politik yang Dinilai Konyol dan Mencederai Marwah Lembaga

Share

TAHUNA, Binkari – Gelombang kritik publik terhadap dinamika politik di DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe semakin menguat setelah jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD yang sebelumnya ditunjuk pada hari Selasa (26/5/2026), akhirnya dicabut, Jumat (5/6/2026). Keputusan tersebut memicu berbagai reaksi dan memunculkan pertanyaan besar mengenai tata kelola kepemimpinan di lembaga legislatif yang seharusnya menjadi contoh stabilitas dan kedewasaan politik.

Di tengah harapan masyarakat akan hadirnya DPRD yang fokus memperjuangkan kepentingan rakyat, yang terjadi justru sebaliknya. Pergantian dan pencabutan jabatan dalam waktu singkat dinilai banyak pihak sebagai bentuk ketidaksiapan politik internal yang berujung pada kegaduhan di ruang publik.

Sejumlah tokoh masyarakat menilai polemik ini telah memperlihatkan wajah politik yang membingungkan dan jauh dari substansi pelayanan kepada rakyat. Jabatan strategis yang semestinya diisi melalui mekanisme yang matang justru terkesan diperlakukan layaknya komoditas politik yang dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kepentingan kelompok tertentu.

“Yang dirugikan bukan hanya individu yang ditunjuk atau dicabut, tetapi juga citra lembaga DPRD itu sendiri. Publik melihat adanya ketidakkonsistenan yang mencederai kepercayaan masyarakat,” ujar salah satu pemerhati pemerintahan daerah.

Desakan publik yang terus bergulir akhirnya menjadi tekanan moral bagi para pengambil keputusan. Pencabutan Plt Ketua DPRD pun dipandang sebagai konsekuensi dari derasnya kritik yang menilai penunjukan tersebut sejak awal bermasalah dan tidak mencerminkan semangat demokrasi yang sehat.

Di media sosial maupun ruang-ruang diskusi masyarakat, muncul berbagai komentar yang menyebut peristiwa ini sebagai “dagelan politik” yang tidak seharusnya terjadi di lembaga terhormat. Alih-alih membahas persoalan kesejahteraan rakyat, pembangunan daerah, dan pelayanan publik, energi politik justru tersedot pada konflik internal yang tidak produktif.

Kini masyarakat menunggu langkah selanjutnya dari para elite politik di DPRD Sangihe. Publik berharap peristiwa ini menjadi pelajaran berharga agar kepentingan rakyat kembali ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun manuver politik sesaat.

Sebab pada akhirnya, jabatan boleh berganti, tetapi kepercayaan rakyat yang hilang akibat kegaduhan politik tidak mudah untuk dipulihkan.

Gambatte Asril

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *