JAYAPURA, Binkari – Gubernur Provinsi Papua, Komjen Pol. (Purn) Matius D. Fakhiri, secara resmi membuka Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Aula Lukmen Lantai 9, Kantor Gubernur Provinsi Papua, pada Sabtu (11/4/2026), dan turut dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie.
Dalam sambutannya, Gubernur Fakhiri menegaskan bahwa Muprov VIII Kadin Papua merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha. Hal ini krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Papua.
“Papua membutuhkan investasi yang berdampak, bukan sekadar mengambil keuntungan tanpa kontribusi nyata bagi daerah. Setiap investasi yang masuk harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,” tegas Matius Fakhiri.
Lebih lanjut, Gubernur menaruh harapan besar agar Kadin Papua terus menjadi mitra strategis pemerintah. Kadin diharapkan berperan aktif dalam memperkuat pemberdayaan UMKM, khususnya bagi pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP), serta membangun ekosistem ekonomi yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan.
“Dengan semangat ‘Bersatu, Bertumbuh, dan Berdaya Saing’, kita optimis Papua akan terus bergerak menuju daerah yang maju, mandiri, dan sejahtera,” tambahnya.
Nakhoda Baru Kadin Papua
Agenda utama dalam Muprov VIII ini juga menetapkan kepemimpinan baru. Jecleana Joku, S.E., tokoh perempuan asal Sentani, Kabupaten Jayapura, resmi terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Papua. Ia menggantikan Ronald Antonio Bonai yang menjabat pada periode 2021-2026. Usai terpilih, Jecleana Joku langsung dilantik oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie.
Dalam memimpin Kadin Papua ke depan, Jecleana membawa visi besar: Mewujudkan Kadin Papua sebagai wadah pengusaha yang inklusif, kolaboratif, inovatif, dan adaptif guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan menuju ‘Papua Cerah’.
Untuk merealisasikan visi tersebut, Jecleana menetapkan dua misi utama. Pertama, penguatan organisasi untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui struktur yang efektif. Kedua, pemberdayaan potensi sumber daya anggota, pemangku kepentingan (stakeholder), dan pembiayaan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan penuh tanggung jawab, Jecleana berkomitmen menjadikan Kadin Papua sebagai percontohan bagi Kadin lainnya, baik di tanah Papua maupun di tingkat nasional. Ia menegaskan bahwa program kerja Kadin Papua tidak akan terlepas dari visi dan misi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
“Pada prinsipnya, Kadin Papua akan terus berinovasi membuka peluang usaha, mendorong kolaborasi antar-pengusaha, serta fokus pada penguatan dan pemberdayaan pengusaha lokal. Kami juga akan mendorong peningkatan logistik serta perbaikan ekosistem bisnis,” ujar Jecleana.
Sebagai langkah strategis ke depan, Kadin Papua di bawah kepemimpinannya akan menjadikan pembangunan ekosistem bisnis antar-kawasan sebagai prioritas utama. Ekspansi investasi dan perdagangan ini akan difokuskan ke negara-negara tetangga, seperti Papua Nugini (PNG) serta negara-negara di kawasan Pasifik lainnya. (Sem)