AWAK MEDIA SOROT! JEMBATAN SIDAS–SIMPANG TIGA DI DESA SONGGA TERANCAM, PUPR KALBAR DITUNGGU BUKA SUARA.
LANDAK, KALBAR — BINKARI. Kondisi dua jembatan di ruas jalan provinsi Sidas–Simpang Tiga, tepatnya di Desa Songga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, menjadi sorotan serius. Kerusakan konstruksi yang dilaporkan semakin memprihatinkan memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap keselamatan pengguna jalan sekaligus mempertanyakan keseriusan penanganan infrastruktur di wilayah pedalaman Kalimantan Barat.
Di tengah kebutuhan masyarakat akan akses transportasi yang aman dan layak, kondisi kedua jembatan tersebut menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Warga yang melintas disebut harus ekstra hati-hati, bahkan mengatur kendaraan secara bergantian karena khawatir terhadap kondisi jembatan.
JALUR VITAL RAKYAT, KESELAMATAN JANGAN DIPERTARUHKAN!
Ruas Sidas–Simpang Tiga bukan sekadar jalur penghubung antarkawasan. Jalan ini menjadi bagian penting dari mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga perputaran ekonomi warga dari Darit menuju Simpang Tiga dan sekitarnya.
Jika kerusakan jembatan tidak segera ditangani dan akses terputus, dampaknya berpotensi meluas. Distribusi barang dapat terganggu, perjalanan masyarakat semakin sulit, dan akses menuju layanan darurat bisa ikut terdampak.
Pertanyaannya, sampai kapan masyarakat harus melintasi jembatan dengan rasa khawatir? Apakah harus menunggu insiden terlebih dahulu sebelum penanganan serius dilakukan?
MARSSELINUS MIAN DESAK PENANGANAN SEGERA
Sorotan keras disampaikan tokoh masyarakat, Panglima Besar Tambah Baya, Marselinus Mian, S.E., M.M. Ia menilai kondisi kedua jembatan tersebut perlu segera mendapat perhatian serius dari pemerintah yang berwenang.
“Kalau jembatan tersebut dibiarkan terus rusak seperti ini, akan berdampak fatal pada pengendara yang akan melintas dari Darit menuju Simpang Tiga. Ini soal nyawa manusia. Jangan tunggu ada korban jatuh baru mau bertindak,” tegas Marselinus saat ditemui, Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Pemerintah diminta tidak menunggu sampai kerusakan semakin parah atau akses transportasi benar-benar terputus.
Ia juga mempertanyakan perhatian terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat di kawasan tersebut, mengingat jalur ini memiliki peran penting bagi kehidupan sehari-hari warga.
“Dua jembatan ini sudah menjerit minta diperbaiki. Setiap hari warga lewat dengan rasa was-was. Truk sembako, mobil ambulans, anak sekolah, semua lewat sini. Kalau ambruk, siapa yang mau tanggung jawab?” ujarnya.
PUPR PROVINSI KALBAR DITANTANG MEMBERIKAN KEJELASAN
Marselinus mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Barat agar segera melakukan peninjauan langsung, mengevaluasi tingkat kerusakan, serta menentukan langkah penanganan sesuai kondisi teknis di lapangan.
Ia juga meminta agar persoalan anggaran dan proses administrasi tidak membuat upaya mitigasi keselamatan menjadi tertunda. Jika perbaikan permanen belum dapat dilaksanakan, langkah pengamanan sementara perlu dipertimbangkan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis.
“Alasan anggaran itu sudah basi. Ini sudah masuk kategori darurat. Harus ada penanganan sementara, minimal diperkuat dulu agar tidak memakan korban. Kalau dibiarkan, bukan tidak mungkin akses Darit–Simpang Tiga akan terputus total. Dampak ekonominya akan sangat besar,” pungkasnya.
KONFIRMASI SUDAH DILAKUKAN, JAWABAN MASIH DINANTIKAN
Sebagai bagian dari upaya menjaga keberimbangan pemberitaan, awak media mengaku telah mengirimkan pesan konfirmasi melalui WhatsApp kepada bagian Tata Usaha Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat pada Jumat (16/10/2026). Namun, hingga berita ini disusun, belum ada tanggapan atau jawaban yang diterima redaksi.
Belum adanya tanggapan tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai pengabaian. Meski demikian, publik berhak memperoleh kejelasan mengenai kondisi kedua jembatan, pihak yang bertanggung jawab atas penanganannya, serta rencana dan jadwal tindak lanjut yang dapat disampaikan kepada masyarakat.
JANGAN SAMPAI WILAYAH PEDALAMAN TERUS MENUNGGU
Kerusakan dua jembatan ini kembali memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Sidas hingga Simpang Tiga, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak.
Sejumlah warga menilai kawasan tersebut belum mendapatkan perhatian yang memadai. Penilaian itu perlu dijawab melalui data pembangunan, kondisi teknis, serta penjelasan terbuka dari instansi yang berwenang.
Bagi masyarakat, yang dibutuhkan bukan sekadar janji, melainkan kepastian bahwa kondisi jembatan akan diperiksa dan keselamatan pengguna jalan mendapat perhatian serius.
Awak media menegaskan: keselamatan publik tidak boleh menunggu jatuhnya korban. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya instansi teknis yang berwenang, diharapkan segera memberikan penjelasan dan memastikan langkah penanganan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh pernyataan resmi dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat mengenai rencana perbaikan kedua jembatan tersebut.
HAK JAWAB DAN HAK KOREKSI
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah daerah terkait, serta pihak lain yang memiliki informasi relevan untuk memberikan klarifikasi atau melengkapi pemberitaan ini demi menjaga akurasi, keberimbangan, dan kepentingan publik.
Sumber: Informasi masyarakat Sidas–Simpang Tiga, Kabupaten Landak, dan Tim Investigasi.
Redaksi: Tim BINKARI