BINKARI, JAKARTA — Sorotan terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Warga miskin tercatat dalam desil tinggi, sementara kelompok mampu berpotensi menerima bantuan. Akibatnya, bantuan negara bisa salah sasaran.
Dalam konferensi pers, Kamis (27/8/2026), Purbaya membahas pembenahan DTSEN. Pemerintah juga mengalokasikan hampir Rp7 triliun untuk operasional dan program Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk perbaikan data.
Publik pun mempertanyakan: mengapa data masih melenceng meski anggaran pembenahan mencapai triliunan rupiah?
Pemerintah perlu menjelaskan mekanisme validasi, jumlah data yang tidak sesuai, proses koreksi, serta pihak yang bertanggung jawab.
DTSEN bukan sekadar database. Di balik setiap desil ada keluarga yang menunggu bantuan pendidikan, pangan, subsidi, dan perlindungan sosial.
Salah data berarti salah sasaran. Rakyat miskin tidak boleh kehilangan hak hanya karena namanya keliru ditempatkan dalam sebuah desil.
⭐️