MITRA, BINKARI-Tidak semua pemimpin harus banyak bicara untuk menunjukkan hasil. Ada yang memilih bekerja dalam diam, mengambil keputusan secara terukur, dan berdiri paling depan ketika hukum harus ditegakkan. Sosok itu tercermin dalam diri AKP Lutfi Arinugraha Pratama, S.Tr.K., S.I.K., M.H., selama mengemban amanah sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Minahasa Tenggara.
Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 2017 tersebut dikenal mengedepankan kepemimpinan yang tegas, profesional, terukur, namun tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas penegakan hukum.
Di bawah komandonya, Satreskrim Polres Mitra dituntut untuk tidak sekadar hadir ketika perkara sudah terjadi. Respons cepat, ketepatan dalam penanganan perkara, serta kemampuan membaca potensi gangguan keamanan menjadi bagian penting dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah Minahasa Tenggara.
Berbagai perkara yang meresahkan masyarakat menjadi ujian tersendiri. Mulai dari penanganan kasus kepemilikan senjata angin ilegal, kejahatan konvensional, hingga persoalan yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.
Di titik inilah ketegasan diuji: bukan sekadar seberapa cepat seseorang bertindak, tetapi seberapa tepat keputusan diambil.
AKP Lutfi juga membawa pendekatan penegakan hukum yang berorientasi pada pembuktian dan profesionalisme. Latar belakang pendidikan di STIK-PTIK serta gelar Magister Hukum menjadi modal dalam mengedepankan prinsip scientific crime investigation dan transparansi prosedur dalam setiap proses penanganan perkara.
Namun, ketegasan bukan berarti menutup ruang dialog.
Dalam perkara-perkara sosial yang memenuhi persyaratan formal dan material, pendekatan Restorative Justice tetap menjadi salah satu pilihan. Tujuannya bukan sekadar menyelesaikan perkara, tetapi juga mencari jalan pemulihan dan menjaga hubungan sosial masyarakat agar tidak semakin terpecah.
Di tengah derasnya arus informasi digital, tantangan penegakan hukum juga semakin kompleks. Disinformasi dan berita bohong yang berpotensi memicu keresahan masyarakat menjadi persoalan yang tidak bisa dianggap remeh.
Karena itu, keberanian untuk meluruskan informasi yang keliru menjadi bagian lain dari upaya menjaga ketertiban publik.
Hukum harus tegas, tetapi penegak hukum juga harus mampu menjelaskan.
Dedikasi dan konsistensi dalam menjalankan tugas tersebut turut mengantarkan AKP Lutfi memperoleh kenaikan pangkat menjadi Ajun Komisaris Polisi (AKP) pada momentum peringatan HUT Bhayangkara.
Kini, perjalanan pengabdiannya memasuki babak baru.
Perwira muda tersebut resmi mendapat amanah untuk melanjutkan tugas di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri.
Perpindahan tugas ini bukan sekadar perubahan tempat pengabdian. Bagi seorang anggota Polri, setiap jabatan adalah kepercayaan sekaligus ujian baru untuk membuktikan profesionalisme, integritas, dan loyalitas terhadap institusi serta negara.
Jejak pengabdian AKP Lutfi di Minahasa Tenggara pun meninggalkan satu pesan sederhana:
Pemimpin yang baik tidak diukur dari seberapa keras suaranya terdengar, tetapi dari seberapa nyata kehadirannya dirasakan ketika masyarakat membutuhkan keadilan.
Kini, amanah itu berlanjut di tingkat yang lebih luas.
Dari Mitra menuju Bareskrim Mabes Polri, satu prinsip tetap menjadi fondasi: pangkat adalah kehormatan, jabatan adalah amanah, dan hukum harus ditegakkan dengan integritas.