JAYAPURA, Binkari – Dari ketinggian Lantai 9 Kantor Gubernur Papua, sebuah pesan keras menggema ke seluruh penjuru Bumi Cenderawasih. Bukan sekadar pelantikan pejabat, melainkan penabuhan genderang perubahan yang menandai percepatan langkah menuju cita-cita besar bernama Papua Cerah.
Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, Selasa (9/6/2026), melantik 20 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang terdiri atas tujuh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, tiga Pejabat Administrator, dan 10 Pejabat Pengawas. Di balik prosesi yang berlangsung khidmat itu, tersimpan pesan yang tajam: jabatan bukan hadiah, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
“Kepercayaan yang diberikan hari ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan komitmen pengabdian kepada masyarakat,” tegas Fakhiri.
Di tengah tantangan pembangunan Papua yang semakin kompleks, Gubernur menegaskan bahwa promosi, mutasi, dan rotasi jabatan bukan sekadar urusan administratif. Semua dilakukan berdasarkan kompetensi, integritas, kinerja, dan kebutuhan organisasi agar roda pemerintahan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih berpihak kepada masyarakat.
Fakhiri mengingatkan bahwa jabatan tidak boleh dimaknai sebagai simbol kekuasaan. Jabatan adalah alat untuk menghadirkan manfaat, membuka jalan bagi pelayanan yang lebih baik, dan menjadi ruang pengabdian bagi rakyat yang menaruh harapan pada pemerintah.
Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta meninggalkan pola kerja lama yang lamban dan nyaman. Mereka dituntut menjadi motor perubahan yang mampu melahirkan inovasi, mempercepat pelayanan publik, serta memastikan setiap program pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Khusus kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Fakhiri meminta agar tampil sebagai lokomotif pembangunan yang mampu menerjemahkan visi besar daerah ke dalam kebijakan nyata.
“Jadilah pemimpin yang mampu menginspirasi, membangun kolaborasi, dan menghadirkan solusi atas berbagai tantangan pembangunan yang kita hadapi,” ujarnya.
Sementara itu, para Pejabat Administrator diminta menjadi jembatan kokoh antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Sedangkan para Pejabat Pengawas dituntut memperkuat fungsi kontrol agar pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat terwujudnya visi pembangunan daerah “Papua Cerah” Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni.
Papua yang cerdas dibangun melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola pemerintahan yang modern. Papua yang sejahtera diwujudkan melalui pembangunan yang merata, pelayanan publik yang berkualitas, dan penguatan ekonomi masyarakat. Sedangkan Papua yang harmoni tumbuh dari persatuan, toleransi, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kedamaian daerah.
Di penghujung arahannya, Fakhiri menyampaikan pesan yang terdengar sederhana namun mengandung makna mendalam: ASN harus mengubah cara pandang terhadap kekuasaan. Pemerintah hadir untuk melayani, bukan dilayani.
“Oleh karena itu, saya mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk menjadi bagian dari transformasi tersebut. Tinggalkan pola kerja yang biasa-biasa saja, bangun semangat melayani, bukan dilayani, hadirkan inovasi, percepat pelaksanaan program prioritas, dan pastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Papua,” tegasnya.
Pelantikan 20 pejabat itu bukan sekadar pergantian nama di papan struktur birokrasi. Ia adalah penanda bahwa Papua sedang bergerak. Dan di tengah perjalanan panjang menuju masa depan yang lebih cerah, rakyat kini menanti satu hal yang paling penting: kerja nyata yang mampu menjawab harapan.
Sem Gombo