JAYAPURA, Binkari – Harapan baru bagi ribuan anak Papua dari keluarga miskin dan miskin ekstrem kini semakin dekat menjadi kenyataan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial RI bersama Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pembangunan empat Sekolah Rakyat dimulai pada Juli 2026, membuka jalan bagi lahirnya generasi Papua yang lebih cerdas, mandiri, dan berdaya saing.
Program yang menjadi salah satu prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto itu kini memasuki fase krusial. Seluruh proses administrasi dan persiapan pembangunan sekolah permanen hampir rampung, tinggal menunggu dimulainya pekerjaan fisik dalam waktu dekat.
Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional VI Papua Kementerian Sosial RI, John Herman Mampioper, mengungkapkan bahwa perkembangan program tersebut telah dilaporkan langsung kepada Gubernur Papua Matius D. Fakhiri.
“Kami telah melaporkan kepada Bapak Gubernur Papua terkait perkembangan terkini Program Sekolah Rakyat yang merupakan program strategis nasional. Saat ini sudah berjalan Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 di Kamkey, Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 di Pasir Dua, serta sekolah rakyat di Kabupaten Sarmi dan Biak Numfor,” ujar John usai pertemuan di Jayapura.
Menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan proses tender selesai pada pertengahan Juni sehingga pembangunan fisik dapat dimulai serentak pada Juli 2026.
“Kami harapkan pada Juli pembangunan fisik sudah berjalan secara simultan di Biak, Sarmi, Maribu, Muaratami, dan Kabupaten Jayapura,” katanya.
Langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menghadirkan solusi nyata bagi anak-anak yang selama ini terhambat mengenyam pendidikan akibat kemiskinan, keterisolasian wilayah, maupun keterbatasan fasilitas.
Tak berhenti pada empat lokasi tersebut, Kemensos juga tengah mendorong pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Supiori, Mamberamo Raya, Waropen, dan Keerom yang kini sedang melengkapi berbagai persyaratan administrasi.
Tingginya antusiasme masyarakat menjadi bukti bahwa kebutuhan terhadap pendidikan berkualitas di Papua masih sangat besar. Namun keterbatasan daya tampung menjadi tantangan yang harus segera diatasi.
“Saat ini kapasitas masih sekitar 100 siswa. Setelah gedung permanen selesai dibangun, kami berharap dapat menampung hingga ribuan siswa dari berbagai kabupaten di Papua,” ujar John.
Yang membuat program ini semakin istimewa adalah seluruh kebutuhan siswa akan ditanggung pemerintah. Mulai dari biaya pendidikan, seragam, perlengkapan sekolah, tempat tinggal, konsumsi harian hingga laptop untuk menunjang pembelajaran berbasis digital akan diberikan secara gratis.
Artinya, kemiskinan tidak lagi menjadi alasan bagi seorang anak Papua untuk berhenti bermimpi.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua, Herald J. Berhitu, menegaskan pemerintah daerah terus mempercepat penyelesaian seluruh dokumen pendukung agar pembangunan dapat segera dimulai tanpa hambatan.
Menurut Herald, manfaat program Sekolah Rakyat tidak hanya dirasakan oleh para siswa, tetapi juga masyarakat sekitar lokasi pembangunan.
“Program ini tidak hanya membuka akses pendidikan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi sekolah,” ujarnya.
Di tengah perjuangan Papua menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Sekolah Rakyat hadir bukan sekadar sebagai bangunan pendidikan. Program ini menjelma menjadi simbol harapan baru, tempat lahirnya generasi yang akan membawa Papua keluar dari ketertinggalan menuju masa depan yang lebih cerah.
Jika pembangunan berjalan sesuai target, Juli 2026 akan dikenang sebagai awal perubahan besar bagi anak-anak Papua yang selama ini hanya bisa memandang masa depan dari kejauhan. Kini, masa depan itu mulai dibangun di depan mata mereka.
Sem Gombo