JAYAPURA, Binkari — Pemerintah Provinsi Papua kembali menunjukkan intervensi nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat melalui penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berlangsung di halaman Gereja GKI Kanaan, Perumnas IV Padang Bulan, Kota Jayapura, Selasa (19/5/2026).
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga ketersediaan pasokan, menekan gejolak harga bahan pokok, serta memperkuat daya beli masyarakat di tengah tantangan pengendalian inflasi sepanjang tahun 2026.
Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri melalui sambutan tertulis yang dibacakan Wakil Gubernur Papua Aryoko F. Rumaropen menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah bukan sekadar agenda seremonial, melainkan instrumen strategis pemerintah untuk memastikan masyarakat tetap dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau.
“Gerakan Pangan Murah ini adalah wujud nyata kehadiran Pemerintah Provinsi Papua dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau,” demikian disampaikan dalam sambutan gubernur.
Lebih jauh, pemerintah menempatkan program tersebut sebagai bagian dari arah pembangunan daerah yang selaras dengan visi Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera, dan Harmoni. Fokusnya tidak hanya pada keterjangkauan harga, tetapi juga pada penguatan sistem pangan yang berkelanjutan, berbasis potensi lokal, serta mempererat kolaborasi lintas sektor.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Papua juga menyampaikan apresiasi kepada jemaat Gereja GKI Kanaan Perumnas IV yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan. Kolaborasi antara pemerintah dan unsur keagamaan dinilai menjadi elemen penting dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial dan memperkuat ketahanan masyarakat.
Pemerintah berharap Gerakan Pangan Murah mampu memberi dampak langsung bagi rumah tangga, meringankan tekanan ekonomi masyarakat, sekaligus menjaga keseimbangan harga dan ketersediaan pangan di Papua.
Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Gubernur Papua, perwakilan OPD, mitra Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), pelaku usaha pangan, tokoh agama, serta tokoh masyarakat setempat.
Sem