JAYAPURA, Binkari – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayahnya untuk segera memanfaatkan program budidaya tematik yang digagas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Langkah strategis ini dinilai krusial untuk memperkuat produksi perikanan daerah secara berkelanjutan sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Papua untuk menggeser ketergantungan masyarakat dari hasil tangkap laut yang cenderung fluktuatif akibat faktor cuaca dan alam, menuju produksi perikanan budidaya yang lebih terukur dan stabil.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua, Iman Djuniawal, menegaskan bahwa pemerintah daerah tingkat II harus proaktif mengusulkan lokasi budidaya di wilayahnya. Hal ini mengingat alokasi program berskala nasional tersebut sangat terbatas dan bersifat kompetitif.
“Program budidaya tematik ini hanya memiliki kuota sekitar 200 lokasi secara nasional. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah kabupaten dan kota di Papua segera menyusun dan menyampaikan usulan lokasi yang memenuhi persyaratan agar kita bisa mengamankan alokasi tersebut,” ujar Iman, Rabu (22/4/2026).
Iman menjelaskan, program ini dirancang untuk mengembangkan komoditas perikanan unggulan daerah bernilai ekonomis, seperti ikan air tawar jenis nila dan lele. Komoditas ini dipilih karena mudah dibudidayakan secara luas dengan teknologi sederhana hingga menengah.
Lebih lanjut, budidaya perikanan ini juga diproyeksikan menjadi pilar penting dalam penyediaan bahan baku bergizi bagi masyarakat. “Budidaya perikanan adalah solusi strategis untuk menjaga kesinambungan pasokan pangan. Ini juga sangat sejalan dengan upaya kita mendukung penyediaan bahan baku ikan segar untuk program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi prioritas nasional,” tambahnya.
Dari sisi tata kelola, Pemprov Papua memastikan bahwa skema program ini akan terintegrasi langsung dengan kelembagaan ekonomi di tingkat masyarakat. Pengelolaan hasil panen nantinya akan disinergikan dengan Koperasi Desa Merah Putih.
“Melalui pengelolaan berbasis koperasi desa, rantai distribusi hasil produksi akan menjadi lebih pendek dan efektif. Target utama kita adalah memastikan manfaat ekonomi dari program ini langsung dirasakan oleh masyarakat pembudidaya secara merata dan berkelanjutan,” jelas Iman.
Pemprov Papua meyakini bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kelembagaan ekonomi masyarakat adalah kunci suksesnya implementasi program ini di lapangan.
Melalui optimalisasi budidaya tematik, sektor perikanan Papua diharapkan tumbuh lebih produktif, adaptif, dan mampu mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat setempat.