JAYAPURA, Binkari – Pemerintah Provinsi Papua memperkuat tata kelola penyelenggaraan kewenangan khusus melalui sinkronisasi indikator kinerja antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Papua Matius D. Fakhiri dalam sambutan yang dibacakan Asisten Sekda Papua Bidang Administrasi Umum, Suzana D. Wanggai, saat membuka kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penjabaran dan Sinkronisasi Indikator Kinerja Penyelenggaraan Kewenangan Khusus di Jayapura, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan tersebut diikuti organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua serta perangkat daerah terkait dari kabupaten/kota se-Provinsi Papua, dengan dukungan Democracy Crisis Center Universitas Cenderawasih.
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan pentingnya penyusunan indikator kinerja yang jelas, terukur, realistis, dan sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.
Menurut dia, sinkronisasi indikator kinerja menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan kewenangan khusus sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih program, kesenjangan pelaksanaan, maupun perbedaan arah kebijakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Indikator kinerja bukan sekadar angka, Bapak-Ibu. Ini bukan hanya sekadar angka di atas kertas kerja. Setiap indikator harus menggambarkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat,” kata Gubernur dalam sambutan yang dibacakan Suzana.
Ia menegaskan ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada akhirnya harus dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
“Ukuran keberhasilan kita pada akhirnya adalah apakah pelayanan semakin baik, apakah masyarakat semakin sejahtera, dan apakah Orang Asli Papua semakin memperoleh kesempatan untuk berkembang dan menentukan masa depannya,” ujarnya.
Karena itu, Gubernur meminta seluruh perangkat daerah memperkuat basis data sebagai landasan penyusunan indikator kinerja. Data yang akurat dinilai penting agar setiap program dan kebijakan dapat dipantau, dievaluasi, serta dipertanggungjawabkan secara objektif.
Ia juga mengajak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat bergerak dalam arah dan semangat yang sama.
Menurutnya, sinergi antarpemerintah daerah diperlukan untuk mewujudkan pembangunan Papua yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan, terutama dalam memastikan kewenangan khusus benar-benar diterjemahkan ke dalam program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Gubernur turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta dan panitia penyelenggara, khususnya Biro Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Papua serta Democracy Crisis Center Universitas Cenderawasih yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola otonomi khusus dan memastikan setiap kewenangan yang kita miliki benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat,” pungkasnya.
Sem