JAYAPURA, Binkari – Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) mendorong Pemerintah Provinsi Papua menjadikan satu tahun kepemimpinan Gubernur Mathius D. Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen sebagai momentum mempercepat pembangunan yang terukur, memperbaiki kualitas belanja daerah, dan memastikan program pemerintah berdampak langsung bagi masyarakat.
Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai mengatakan, keberhasilan visi Papua Cerah tidak cukup diukur dari penyerapan anggaran, jumlah program, atau pembangunan fisik, tetapi harus tercermin dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Dari kebijakan menjadi program, dari program menjadi output, dari output menjadi outcome, dan dari outcome menjadi perubahan nyata bagi masyarakat Papua,” kata Denny dalam keterangan pers bersama Wakil Ketua I Herlin Beatrix M. Monim dan Wakil Ketua II Mukry M. Hamadi, Jumat (9/10/2026).
Menurut Denny, satu tahun memang belum cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan pembangunan Papua. Namun, periode tersebut menjadi kesempatan penting untuk mengevaluasi arah kebijakan, mengidentifikasi kekurangan, dan memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.
Ia menegaskan, visi transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2025–2029 harus diterjemahkan ke dalam program yang memiliki sasaran jelas dan manfaat terukur.
DPR Papua menempatkan lima misi pembangunan sebagai acuan evaluasi, yakni penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan keamanan dan kedamaian, penguatan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal, serta percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah tertinggal.
Dalam tata kelola pemerintahan, DPR Papua mendorong birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel. Penataan kelembagaan serta peningkatan kompetensi aparatur sipil negara juga perlu diarahkan untuk memperluas jangkauan pelayanan hingga kampung, wilayah terpencil, kepulauan, dan perbatasan.
Denny menekankan, pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) harus memberikan manfaat nyata, terutama dalam pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, perlindungan masyarakat adat, dan peningkatan kesempatan bagi Orang Asli Papua (OAP).
Di sektor sumber daya manusia, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan dinilai tidak cukup hanya melalui pembangunan fasilitas. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan guru, tenaga medis, obat-obatan, serta keberlanjutan pelayanan bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau.
DPR Papua juga mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Penguatan produksi harus disertai pengolahan, pembiayaan, distribusi, akses pasar, dan kepastian harga agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada pemerataan akses, penurunan biaya logistik, dan pertumbuhan ekonomi baru, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta hak masyarakat adat.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, DPR Papua meminta agar APBD semakin berorientasi pada hasil. Program yang tumpang tindih, belanja kurang produktif, dan kegiatan tanpa indikator keberhasilan yang jelas perlu dievaluasi. Pemerintah juga didorong memperkuat pendapatan asli daerah melalui digitalisasi pemungutan, optimalisasi aset, dan peningkatan kinerja badan usaha milik daerah.
Denny menegaskan, dukungan DPR Papua terhadap pemerintah provinsi tetap disertai pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan regulasi berjalan efektif dan belanja publik benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Papua Cerah bukan sekadar slogan pemerintahan. Ini harus menjadi ukuran bersama tentang bagaimana negara hadir, anggaran bekerja, regulasi memberi kepastian, dan pembangunan mengubah kehidupan masyarakat,” ujarnya.
DPR Papua berharap evaluasi satu tahun kepemimpinan Fakhiri-Rumaropen menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat guna mewujudkan Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni.
Sem Gombo
