PULO SEPANG, LAWE ALAS, ACEH TENGGARA, Binkari — Dana Desa yang seharusnya menyejahterakan warga, justru memicu tanda tanya besar di Desa Pulo Sepang, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara. Pengelolaan keuangan desa selama 2022 hingga 2025 kini menjadi sorotan tajam, dengan ratusan juta rupiah di pos pelatihan kakao dan jalan usaha tani dikhawatirkan tidak berjalan sesuai fakta di lapangan.
Informasi diterima dari warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan, menyampaikan kekhawatiran mendalam atas dugaan ketidakwajaran penganggaran. Media telah mengirimkan surat klarifikasi dan konfirmasi kepada Kepala Desa Pulo Sepang melalui WhatsApp pada 17 September 2026. Namun hingga hari ini, Senin, 21 September 2026, tidak ada tanggapan maupun penjelasan apa pun yang diberikan. Keheningan ini justru memperkuat kecurigaan publik.
Pelatihan kakao Rp405 Juta: Berulang tiap tahun, di mana buktinya?
Yang paling mencolok adalah anggaran Pelatihan Prudes Prioritas Cokelat/Kakao yang tercatat berulang selama tiga tahun berturut-turut dengan total mencapai Rp405.561.000. Rinciannya: Rp129.443.000 (2022), Rp141.000.000 (2023), dan Rp135.118.000 (2024). Angka yang sangat besar untuk sebuah pelatihan. Jika dihitung secara wajar, anggaran ini jauh melampaui biaya pelatihan pada umumnya. Masyarakat mempertanyakan: kapan tepatnya kegiatan dilaksanakan? Siapa pesertanya? Siapa narasumbernya? Dan apa hasil nyata yang dirasakan warga? Tanpa bukti fisik dan laporan yang sah, angka ini sangat berbau fiktif dan dugaan mark-up anggaran.
Jalan Usaha Tani Rp495 Juta: Dibangun ulang atau dianggarkan ulang?
Pembangunan dan rehabilitasi jalan usaha tani pun tak kalah mencurigakan, dengan total anggaran mencapai Rp495.333.000 dalam kurun waktu 2023–2025. Rinciannya: 2023 (Rp54.000.000 dan Rp126.093.000), 2024 (Rp81.707.000 dan Rp81.533.000), serta 2025 (Rp152.000.000). Pertanyaan krusial: Apakah setiap pos anggaran tersebut benar-benar berada di lokasi yang berbeda? Atau justru terjadi pengulangan penganggaran pada titik yang sama demi menyerap dana? Warga berhak tahu apakah uang yang dikeluarkan sebanding dengan kondisi jalan yang ada.
Total Dana Desa Rp2,7 Miliar: Transparansi adalah Kewajiban
Secara keseluruhan, pagu Dana Desa Pulo Sepang dalam empat tahun (2022–2025) mencapai Rp2.721.202.000, terdiri dari Rp647.180.000 (2022), Rp669.971.000 (2023), Rp675.586.000 (2024), dan Rp728.465.000 (2025). Hampir Rp3 Miliar uang rakyat. Setiap rupiahnya wajib dipertanggungjawabkan secara rinci, mulai dari perencanaan hingga bukti pelaksanaan di lapangan.
Mendesak: APH dan APIP Aceh Tenggara Turun Tangan
MEDIA BINTANG BHAYANGKARA INDONESIA (BINKARI) KAPERWIL ACEH mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Aceh Tenggara segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. Jangan hanya memeriksa laporan administrasi yang rapi di atas kertas, tetapi telusuri satu per satu dokumen APBDes, RKPDes, RAB, SPJ, bukti pembayaran, daftar nama peserta, identitas narasumber pelatihan, hingga dokumentasi kegiatan. Dan yang paling penting: periksa langsung ke lokasi. Pastikan jalan yang diklaim telah dibangun itu benar-benar ada dan layak digunakan. Pastikan pelatihan kakao itu benar-benar pernah dilaksanakan.
BINKARI KAPERWIL ACEH menegaskan: dugaan penyimpangan ini wajib dibuktikan dengan fakta dan dokumen yang sah, bukan dihakimi sebelum proses pemeriksaan selesai. Namun, sikap tidak merespon klarifikasi yang telah dikirimkan selama empat hari terakhir ini memunculkan pertanyaan baru: adakah hal yang ditutupi? Kepala Desa Pulo Sepang dan pihak terkait tetap diberikan ruang seluas-luasnya untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab. Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial demi kebenaran dan transparansi keuangan desa. BINKARI KAPERWIL ACEH akan terus menelusuri penggunaan Dana Desa ini dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan kaidah jurnalistik yang terpercaya.
SULMI RAHMAN
MEDIA BINTANG BHAYANGKARA INDONESIA (BINKARI) KAPERWIL ACEH
