JAYAPURA, Binkari – Pemerintah Provinsi Papua menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Hal tersebut ditekankan guna memastikan rancangan pembangunan berjalan inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan oleh Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Papua, Aryoko A.F Rumaropen, saat membuka Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 di Jayapura, Rabu (23/4/2026).
Wakil Gubernur Aryoko menyampaikan bahwa forum ini merupakan tahapan strategis dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. RKPD berperan penting dalam menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam program dan kegiatan yang terukur, terarah, serta berdampak langsung bagi masyarakat.
“Pembangunan tidak dapat berjalan optimal jika hanya dirancang oleh pemerintah semata. Proses ini harus melibatkan aspirasi, masukan, dan kebutuhan nyata dari masyarakat. Oleh karena itu, forum konsultasi publik ini menjadi ruang kolaborasi bersama,” ujar Aryoko mengutip sambutan Gubernur Papua.
Lebih lanjut, arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua pada tahun 2027 akan difokuskan pada integrasi lintas sektor dan penguatan sinergi antarwilayah. Terdapat empat prioritas utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah, antara lain:
1. Optimalisasi Layanan Dasar: Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi (telemedicine) dan pemerataan tenaga pendidik serta tenaga kesehatan di seluruh wilayah.
2. Transformasi Layanan Publik: Mendorong integrasi layanan publik berbasis digital agar lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
3. Kemandirian Ekonomi Daerah: Pengembangan kawasan ekonomi terpadu melalui strategi hilirisasi komoditas unggulan, perluasan kemitraan, serta penguatan ekonomi kreatif yang berbasis kearifan lokal.
4. Stabilitas dan Keamanan: Penguatan keamanan dan ketertiban melalui sinergi yang solid antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan partisipasi aktif masyarakat.
Menyadari dinamika yang ada, Pemerintah Provinsi Papua tetap memandang masa depan dengan optimis. “Papua memang memiliki tantangan yang tidak ringan, mulai dari kondisi geografis hingga keterbatasan akses layanan dasar. Namun, kita juga memiliki kekuatan besar berupa kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya yang harus dikelola dengan baik,” tambah Aryoko.
Menutup sambutannya, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan konstruktif dalam penyusunan dokumen perencanaan ini. Ia juga menegaskan agar sinergi antar-Perangkat Daerah (PD) terus diperkuat demi menghindari terjadinya tumpang tindih program.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Pemerintah Provinsi Papua berharap dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang berkualitas guna mendorong terwujudnya Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmonis. (Sem)