JAYAPURA, Binkari – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menargetkan 85 hingga 90 persen program pembangunan Pemerintah Provinsi Papua yang telah direncanakan dapat diselesaikan dan dipertanggungjawabkan hingga November 2026. Target tersebut disampaikan saat melantik 16 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemprov Papua.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Lukmen, Gedung Negara Dok V, Kota Jayapura, Selasa (1/9/2026).
Fakhiri meminta para pejabat yang baru dilantik tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi mampu menjadi penggerak perubahan serta menerjemahkan visi dan misi Pemprov Papua ke dalam program yang terukur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Saudara tidak hanya menjalankan kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi penggerak perubahan. Saudara harus mampu menerjemahkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Papua ke dalam program yang terukur dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Fakhiri.
Ia menekankan pentingnya membangun budaya kerja pemerintahan yang profesional, berintegritas, inovatif, dan kolaboratif. Menurut dia, percepatan kerja menjadi kebutuhan penting agar pelaksanaan pembangunan tidak kehilangan waktu dan momentum.
Fakhiri mengingatkan pejabat di lingkungan Pemprov Papua agar tidak membiarkan pekerjaan tertahan terlalu lama karena setiap keterlambatan akan berdampak terhadap pencapaian target pembangunan.
“Saya tidak mau kita terus berputar di situ. Kalau pekerjaan tertahan sampai dua bulan, kita kehilangan waktu dua bulan. Karena itu, saya minta ada percepatan,” tegasnya.
Gubernur mengatakan target penyelesaian program hingga November bukan sekadar mengejar angka realisasi, tetapi memastikan setiap pekerjaan yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.
“November saya berharap 85 sampai 90 persen semua yang telah kita kerjakan, baik dalam program maupun yang lainnya, sudah terselesaikan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Fakhiri juga menegaskan pembangunan Papua tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah. Kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk mempercepat pencapaian berbagai agenda pembangunan daerah.
“Pembangunan Papua tidak mungkin dilakukan oleh satu pihak atau kelompok saja. Kita membutuhkan kerja sama,” katanya.
Sebanyak 16 pejabat yang dilantik terdiri atas pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator.
Mereka yakni Yimin Weya sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya; Osea Murib sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otonomi Khusus; serta Christian Sohilait sebagai Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
Selanjutnya Linda Stelda Onibala sebagai Kepala Biro Organisasi, Jimi S. Wanimbo sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Triwarno Purnomo sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan, Elpius Hugi sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Robert Lucas Nadapawi sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Kemudian Origenes Kambuaya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Jeri Agus Yudianto sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Marten Mediana sebagai Kepala Dinas Pendidikan, serta Yosefince Brandame Wandosa sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
Sementara itu, Rita Tokoro dilantik sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Adat; Ehud Ganfal Bless sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Herdinus Asso sebagai Kepala Bidang Bina Adat, Perlindungan, dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil; serta Hamsa L sebagai Kepala Bagian Administrasi Pimpinan pada Biro Umum dan Administrasi Pimpinan.
Sem Gombo
