Jayapura, Binkari – DPR Papua bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) di Papua, khususnya Kota Jayapura, dalam kondisi aman. Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) disebut bukan disebabkan kelangkaan pasokan, melainkan meningkatnya permintaan BBM bersubsidi.
Kepastian itu disampaikan usai Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai bersama jajaran Komisi IV DPR Papua melakukan kunjungan kerja ke Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku di Jayapura, Kamis (30/7/2026).
“Kami datang dengan asumsi awal terjadi kelangkaan BBM. Namun setelah mendapat penjelasan dari Pertamina, ternyata stok BBM di seluruh SPBU, khususnya di Kota Jayapura, dalam kondisi cukup dan tidak mengalami kekurangan. Yang menjadi persoalan adalah antrean panjang,” kata Denny.
Dalam kunjungan tersebut, Denny didampingi Ketua Komisi IV DPR Papua Jhoni Y. Betaubun, Wakil Ketua Komisi IV Edwar Norman Banua, serta anggota Komisi IV Jefri Bisai, Frangklin Wahae, Albert Meraudje, Yermias Joseph Yanggu Wouw, Yotam Bilasi, Wagus Hidayat, dan Valentina Ibe.
Denny mengatakan DPR Papua dan Pertamina telah membahas sejumlah langkah untuk mengurangi antrean, di antaranya dengan mengevaluasi penambahan jam operasional SPBU dan memperkuat pengawasan distribusi BBM.
Ia berharap upaya tersebut dapat segera direalisasikan sehingga kepadatan kendaraan di SPBU berangsur berkurang.
“Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak panik karena ketersediaan BBM di Papua dipastikan aman,” ujarnya.
Menurut Denny, berdasarkan laporan Pertamina, stok BBM di sejumlah daerah, termasuk Biak dan Serui, juga mencukupi sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan energi.
Sementara itu, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku Awan Raharjo mengatakan antrean panjang dipicu meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi.
“Yang terjadi saat ini bukan kelangkaan BBM, tetapi adanya peningkatan permintaan BBM subsidi akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi. Dari data kami, terjadi migrasi konsumsi BBM sekitar 13 hingga 15 persen, sehingga antrean di SPBU menjadi lebih panjang,” katanya.
Awan menjelaskan stok BBM di seluruh fuel terminal dan SPBU di Provinsi Papua tetap memadai. Distribusi juga terus dipantau melalui sistem digital untuk memastikan pasokan berjalan lancar.
Sebagai langkah jangka pendek, Pertamina akan menambah titik pelayanan BBM bersubsidi. SPBU Holtekamp ditargetkan mulai menyalurkan solar paling lambat pekan depan, sedangkan SPBU Doyo dijadwalkan mulai melayani penyaluran solar pada Oktober 2026.
Menurutnya, penambahan titik layanan tersebut diharapkan mampu mengurangi kepadatan di SPBU dalam Kota Jayapura, terutama bagi kendaraan angkutan menuju Kabupaten Sarmi, Keerom, dan jalur Trans Wamena.
Selain itu, Pertamina akan mengevaluasi penambahan jam operasional SPBU guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Terkait dugaan penimbunan BBM yang diungkap Polda Papua dan Polresta Jayapura Kota, Awan mengatakan Pertamina telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Dinas Perhubungan untuk memperkuat pengawasan distribusi.
Pengawasan dilakukan melalui inspeksi di SPBU dan pemeriksaan kendaraan yang mengantre. Menurut Awan, personel kepolisian juga telah ditempatkan di sejumlah SPBU di Kota Jayapura untuk membantu menjaga ketertiban antrean dan memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan.
Sem Gombo