MAKASSAR, Binkari – Di kota yang menjadi gerbang Indonesia Timur, suara para wakil rakyat kabupaten se-Sulawesi tidak sekadar bertemu dalam sebuah forum. Mereka datang membawa kegelisahan yang sama: bagaimana daerah mampu berdiri tegak, mengelola rumah tangganya sendiri, tanpa terus-menerus menjadi penonton di tengah panggung pembangunan nasional.
Rapat Koordinasi Wilayah Sulawesi Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Tahun 2026 yang digelar di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, 22 – 24 Juli, menjadi ruang konsolidasi gagasan sekaligus panggung perjuangan bagi masa depan otonomi daerah.
Sorotan forum tertuju pada Ketua ADKASI Wilayah Sulawesi, Medy Lensun, S.T., yang tampil memukau dengan penyampaian visi tentang pentingnya memperkuat posisi daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Dengan gaya penyampaian yang lugas dan penuh keyakinan, ia mengajak seluruh pimpinan DPRD kabupaten di Sulawesi untuk tidak hanya menjadi pengawas anggaran, tetapi juga menjadi motor penggerak lahirnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Momentum Rakorwil semakin bermakna melalui Seminar Nasional bertajuk “Revisi UU Nomor 23 Tahun 2014: Penguatan Fiskal Daerah dalam Otonomi Daerah Asimetris Berbasis Kebinekaan.” Seminar tersebut mengangkat isu yang dinilai sangat menentukan arah masa depan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pesan yang mengemuka begitu jelas yaitu otonomi daerah tidak boleh berhenti sebagai slogan administratif. Daerah membutuhkan ruang fiskal yang lebih kuat agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai karakter, potensi, dan keberagaman masing-masing wilayah. Indonesia yang majemuk justru memerlukan kebijakan yang memberi keleluasaan kepada daerah untuk tumbuh sesuai kekuatannya, bukan terbelenggu oleh pola yang seragam.
Forum ini juga menjadi pengingat bahwa DPRD bukan sekadar lembaga legislasi, melainkan penjaga kepentingan rakyat di daerah. Ketika fiskal daerah kuat, pelayanan publik akan semakin baik, pembangunan akan lebih merata, dan kesejahteraan masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada keputusan yang lahir jauh dari daerah.
Dari Makassar, semangat itu kembali dinyalakan. Sebuah tekad bahwa Sulawesi tidak hanya ingin didengar, tetapi ingin menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan Indonesia. Sebab, otonomi yang sejati bukanlah memberi daerah sekadar kewenangan, melainkan juga memberikan kepercayaan dan kemampuan untuk membangun masa depannya sendiri.
Asril
