SANGIHE, BINKARI – Anggaran boleh membesar, angka boleh menjulang, tetapi kesejahteraan rakyat tak boleh sekadar menjadi janji yang berulang. Di balik miliaran rupiah uang daerah, ada harapan masyarakat perbatasan yang menanti pembangunan nyata, pelayanan publik yang layak, dan keadilan dalam menikmati hasil pembangunan.
DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Gedung DPRD Sangihe.
Bupati Michael Thungari bersama Wakil Bupati Tendris Bulahari yang dikenal dengan sebutan TUARI hadir langsung dalam agenda penyampaian penjelasan Ranperda dan Nota Keuangan Perubahan APBD 2026.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sangihe Denny Roy Tampi, didampingi Wakil Ketua I Risald P. Makagansa dan Wakil Ketua II Marvein Hontong. Turut hadir Pj. Sekda Johanis Pilat, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat.
Pendapatan naik belanja melonjak.
Angka dalam rancangan perubahan APBD 2026 menunjukkan pergerakan fiskal yang patut dicermati.
Pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp895.199.757.908, meningkat Rp39.404.401.459 dibandingkan APBD induk sebesar Rp855.795.356.449.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp905.434.916.368,94, naik Rp71.086.352.979,19 dari APBD induk sebesar Rp834.348.563.389,75.
Pada sektor pembiayaan, penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp47.409.629.541,94, bertambah Rp31.681.951.520,19. Adapun pengeluaran pembiayaan ditetapkan sebesar Rp37.174.471.081, tidak berubah dari APBD induk.
Komposisi tersebut menjadi bagian penting yang harus dicermati dalam pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, terutama untuk memastikan kesesuaian antara kemampuan fiskal, kebutuhan pembangunan, dan manfaat yang diterima masyarakat.
Sebab, besarnya anggaran bukanlah ukuran tunggal keberhasilan. Yang lebih penting adalah ke mana uang itu dialirkan, siapa yang menerima manfaatnya, dan sejauh mana hasilnya menjawab kebutuhan rakyat.
Asril