BONE, SULAWESI SELATAN, Binkari — Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lapri, tepatnya di sekitar Leppangen, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, dikeluhkan masyarakat. Berdasarkan keterangan salah seorang warga yang diwawancarai awak media pada Sabtu, 17 Oktober 2026, kondisi antrean tersebut disebut telah berlangsung selama kurang lebih tujuh bulan.
Warga yang diwawancarai mengungkapkan bahwa antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi masih terjadi hampir setiap hari. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai penyebab antrean berkepanjangan dan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi di wilayah tersebut.
Masyarakat juga menduga adanya pihak-pihak tertentu yang mungkin terlibat dalam praktik yang dapat mengganggu kelancaran distribusi BBM bersubsidi. Namun, dugaan tersebut perlu ditelusuri dan dibuktikan melalui pemeriksaan oleh pihak berwenang.
BBM bersubsidi merupakan salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, distribusi dan pengawasannya perlu dilakukan secara transparan, tertib, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat Minta Aparat Penegak Hukum Bertindak.
Masyarakat berharap Bareskrim Polri dan Polres Bone tidak mengabaikan keluhan tersebut. Mereka meminta agar aparat penegak hukum bersama instansi terkait segera turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi antrean dan menelusuri penyebab persoalan yang disebut telah berlangsung selama kurang lebih tujuh bulan.
Pemeriksaan diharapkan mencakup ketersediaan stok BBM, mekanisme pengisian, pola distribusi, serta kepatuhan terhadap ketentuan penyaluran BBM bersubsidi. Apabila ditemukan pelanggaran, masyarakat berharap agar penanganannya dilakukan sesuai hukum yang berlaku.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bone dan instansi terkait diharapkan melakukan pengawasan langsung guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai peruntukannya dan tidak merugikan masyarakat yang berhak.
Masyarakat Menanti Kejelasan
Berlarut-larutnya antrean BBM bersubsidi selama kurang lebih tujuh bulan, sebagaimana disampaikan warga, menjadi alasan bagi masyarakat untuk meminta penjelasan dari pihak terkait.
Masyarakat berharap adanya pemeriksaan yang objektif agar penyebab antrean dapat diketahui secara jelas. Jika terdapat persoalan dalam distribusi atau dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, hal tersebut perlu ditindaklanjuti berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan resmi.
Masyarakat berharap pemerintah dan aparat penegak hukum segera memberikan perhatian serius terhadap keluhan ini agar penyaluran BBM bersubsidi di wilayah Lapri, khususnya sekitar Leppangen, dapat berlangsung tertib, transparan, dan tepat sasaran.
Sofian