WAMENA, Binkari – Aktivis hak asasi manusia (HAM), Raga Kogeya, mendesak Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dan manajemen RSUD Wamena mengevaluasi serta membenahi fasilitas dan pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Desakan itu disampaikan setelah Kogeya mengaku mengalami langsung persoalan sanitasi saat menjalani perawatan di IGD RSUD Wamena pada Kamis, 22 Oktober 2026. Ia dibawa ke IGD sekitar pukul 10.00 WIT karena sakit dan menilai pelayanan petugas medis cukup baik. Namun, ia mengeluhkan kamar mandi yang tidak dapat digunakan karena tidak tersedia air dan sebagian besar fasilitas tertutup.
“Pelayanan petugas kepada saya cukup baik, tetapi saya mengalami kesulitan karena tidak ada air di kamar mandi dan hampir semua kamar mandi tertutup,” ungkap Kogeya di Wamena.
Kogeya mengaku telah meminta izin menggunakan kamar mandi di ruang bersalin, tetapi permintaannya ditolak dua kali. Ia kemudian bertahan selama dua hari satu malam tanpa menggunakan kamar mandi.
Karena kesulitan mengakses fasilitas sanitasi, Kogeya mengaku pulang sementara ke rumah sekitar pukul 16.00 WIT menggunakan sepeda motor meski infus masih terpasang, lalu kembali ke IGD. Sekitar pukul 21.00 WIT, ia meminta infus dilepas dan menandatangani pernyataan pulang karena tidak sanggup bolak-balik ke rumah selama menjalani perawatan.
Menurut Kogeya, akses terhadap air bersih dan kamar mandi merupakan kebutuhan dasar pasien yang harus dipenuhi. Ia menilai pelayanan kesehatan tidak hanya menyangkut tindakan medis, tetapi juga fasilitas, kenyamanan, dan keselamatan pasien.
Atas pengalaman tersebut, Kogeya meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Pegunungan, dan manajemen RSUD Wamena melakukan evaluasi menyeluruh. Ia mendorong:
perbaikan kamar mandi dan ketersediaan air, penggantian kursi roda yang rusak, penyediaan ruang khusus bagi pasien yang membutuhkan oksigen, serta penambahan dokter dan perawat di IGD sesuai jumlah pasien.
Ia menilai pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh agar persoalan serupa tidak kembali dialami pasien lain.
Kogeya juga menekankan pentingnya peningkatan RSUD Wamena karena rumah sakit tersebut menjadi salah satu fasilitas rujukan utama bagi masyarakat dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Pemerintah daerah di wilayah tersebut didorong memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk meningkatkan sarana, prasarana, dan kualitas pelayanan kesehatan.
“Keselamatan pasien dan kualitas pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian bersama. Pemerintah dan masyarakat perlu ikut mendorong perbaikan agar pelayanan rumah sakit semakin baik dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Kogeya.
Ia berharap pengalamannya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan manajemen RSUD Wamena, terutama terkait fasilitas sanitasi, sarana pendukung, dan kebutuhan tenaga medis di IGD. Pihak terkait juga diminta menelusuri kondisi fasilitas di lapangan dan segera mengambil langkah perbaikan.
WAMENA, 22 OKTOBER 2026
Sem Gombo