JAYAPURA, Binkari — Pemerintah Provinsi Papua memperkuat pembinaan terhadap pelaku usaha pengolahan hasil perikanan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar mutu, keamanan pangan, legalitas usaha, dan jaminan produk halal guna meningkatkan daya saing di pasar.
Upaya tersebut dilakukan melalui Sosialisasi Pembinaan Mutu pada Unit Pengolahan Ikan Tahun 2026 yang diikuti 50 pelaku usaha di Kota Jayapura, Selasa (6/10).
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Iman Djuniawal mengatakan, pembinaan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku usaha sekaligus mendorong penerapan standar mutu pada setiap tahapan pengolahan hasil perikanan.
“Pembinaan ini penting agar pelaku usaha memahami dan menerapkan standar mutu dalam setiap tahapan pengolahan hasil perikanan,” kata Iman.
Menurut dia, penerapan standar mutu merupakan aspek penting untuk menjamin kualitas produk olahan perikanan sekaligus melindungi masyarakat dari risiko pangan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan.
Pembinaan tersebut tidak hanya berfokus pada teknik pengolahan, tetapi juga mencakup perizinan berusaha, keamanan pangan, izin edar, dan pemenuhan ketentuan jaminan produk halal.
Untuk memperluas pemahaman peserta, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua melibatkan sejumlah instansi terkait dalam kegiatan tersebut.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jayapura memberikan materi tentang perizinan berusaha berbasis risiko di bidang pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
Sementara itu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura menyampaikan materi mengenai kebijakan dan prosedur pengurusan izin edar bagi produk olahan hasil perikanan.
Adapun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan pemahaman mengenai pengenalan dan penerapan Sistem Jaminan Produk Halal bagi pelaku usaha.
Iman mengatakan, keterlibatan berbagai instansi tersebut diharapkan membantu pelaku usaha memahami persyaratan yang harus dipenuhi, mulai dari proses produksi hingga produk siap dipasarkan.
Ia menekankan bahwa penerapan standar mutu harus dilakukan secara konsisten, termasuk dalam penanganan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, serta pemenuhan ketentuan perizinan dan keamanan pangan.
Menurut dia, pemenuhan persyaratan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk olahan hasil perikanan Papua. Produk yang memenuhi standar juga diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
Pemerintah Provinsi Papua berharap pembinaan tersebut tidak berhenti pada peningkatan pemahaman, tetapi ditindaklanjuti melalui penerapan standar dalam kegiatan usaha sehari-hari.
“Harapan kami, melalui pembinaan ini para pelaku usaha mampu menghasilkan produk olahan ikan yang bermutu, aman dan memiliki legalitas, sehingga memberikan nilai tambah terhadap hasil perikanan Papua dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat,” ujar Iman.
Melalui pembinaan berkelanjutan, pemerintah daerah mendorong pelaku usaha pengolahan ikan meningkatkan kualitas produk sekaligus memperkuat posisi hasil perikanan Papua dalam persaingan pasar
Sem Gombo
