MANADO, BINKARI — Fenomena anak-anak yang diduga mengonsumsi lem Eha Bond kembali menyita perhatian publik setelah informasi mengenai aktivitas tersebut viral di media sosial Facebook.
Laporan yang beredar di tengah masyarakat tidak dibiarkan menjadi sekadar perbincangan di media sosial. Satpol PP Kota Manado melalui Tim 2 Pasus langsung mengambil langkah dengan mendatangi lokasi untuk menindaklanjuti laporan sekaligus memastikan kondisi anak-anak yang disebut dalam informasi tersebut.
Kamis (3/9/2026), tim yang berada di bawah pimpinan Danton Medi Towohingide bergerak melakukan penanganan di lapangan.
Langkah tersebut menjadi perhatian karena persoalan yang dihadapi bukan semata soal ketertiban umum. Ketika anak-anak diduga terlibat dalam perilaku yang dapat membahayakan diri mereka, persoalannya sudah bersinggungan dengan aspek perlindungan anak, pengawasan lingkungan, keluarga, hingga tanggung jawab pemerintah dalam memberikan penanganan sosial.
Informasi mengenai anak-anak yang diduga mengonsumsi lem sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial Facebook. Kondisi tersebut kemudian mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh Satpol PP.
Tim 2 Pasus tidak hanya melakukan penertiban, tetapi mengambil langkah dengan membawa anak-anak tersebut ke shelter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
Penanganan kemudian diarahkan kepada instansi yang memiliki kewenangan dalam persoalan sosial dan perlindungan anak, yakni Dinas Sosial serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A).
Langkah ini penting agar persoalan tidak berhenti pada tindakan sesaat. Anak-anak yang berada dalam situasi rentan membutuhkan pendampingan dan penanganan yang tepat, bukan sekadar dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain.
Fenomena seperti ini menjadi alarm bagi lingkungan sekitar. Ketika aktivitas yang berpotensi membahayakan anak mulai muncul dan bahkan terekam hingga menjadi viral di media sosial, perhatian publik semestinya tidak hanya tertuju pada anak-anak tersebut.
Pertanyaan yang lebih besar adalah di mana pengawasan orang tua, bagaimana lingkungan melakukan pengawasan, dan sejauh mana pemerintah hadir ketika anak-anak mulai berada dalam situasi rentan?
Satpol PP sebagai unsur penegakan ketertiban umum mengambil bagian dalam respons awal dengan menindaklanjuti laporan masyarakat.
Namun penanganan persoalan anak tentu membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Dinas Sosial, P3A, keluarga, lingkungan tempat tinggal, hingga aparat kewilayahan memiliki peran penting agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Dalam penanganan di lapangan, selain anak-anak yang diarahkan ke shelter, terdapat pula seorang laki-laki yang telah dewasa dan kemudian dibawa ke Polsek Wenang untuk penanganan lebih lanjut sesuai kewenangan, Proses penanganan dan pemeriksaan aparat menjadi penting untuk memastikan fakta sebenarnya di lapangan.
Pemisahan penanganan antara anak-anak dan orang dewasa juga menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa dipukul rata. Anak-anak membutuhkan pendekatan perlindungan dan pendampingan, sementara terhadap orang dewasa, apabila terdapat dugaan pelanggaran, penanganannya menjadi ranah aparat sesuai fakta dan ketentuan yang berlaku.
Kasus ini sekaligus memperlihatkan bagaimana media sosial dapat menjadi pintu masuk laporan masyarakat.
Sebuah informasi yang awalnya hanya beredar melalui unggahan Facebook akhirnya mendorong aparat turun ke lapangan, Namun masyarakat juga perlu bijak. Konten yang melibatkan anak-anak tidak seharusnya dijadikan bahan tontonan, olok-olok, atau penyebaran identitas secara berlebihan.
Yang jauh lebih penting adalah memastikan anak-anak tersebut mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan penanganan yang tepat, Sebab, di balik sebuah video atau unggahan yang viral, bisa saja terdapat persoalan sosial yang jauh lebih besar.
Penanganan oleh Satpol PP menjadi langkah awal. Tetapi pekerjaan berikutnya justru lebih berat mencegah anak-anak kembali ke situasi yang sama,Jika hanya dilakukan penertiban tanpa pendampingan berkelanjutan, persoalan berpotensi kembali muncul di tempat berbeda.
Karena itu, diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, Dinsos, P3A, aparat kepolisian, keluarga, sekolah, serta masyarakat sekitar,Anak-anak bukan sekadar objek penertiban. Mereka adalah pihak yang harus mendapatkan perlindungan.
Viralnya kasus ini semestinya menjadi alarm bersama jangan tunggu sampai persoalan anak kembali ramai di media sosial baru semua pihak bergerak, Respons cepat memang penting. Tetapi pencegahan dan pendampingan berkelanjutan jauh lebih penting.
Satpol PP sudah turun tangan. Kini bola penanganan berada pada seluruh pihak terkait agar persoalan ini tidak berhenti pada evakuasi dan penertiban semata.
Humas ReeaRay
