JAYAPURA, Binkari – Pemerintah Provinsi Papua mematangkan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan terjadi hingga November 2026.
Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), menyusul pemaparan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi kondisi kering di wilayah Papua.
Gubernur Papua Matius Fakhiri mengatakan upaya pencegahan perlu dilakukan sejak dini untuk mengantisipasi munculnya titik api dan mencegah kebakaran meluas.
“Kita harus dari sekarang mengambil langkah cepat dan kolaborasi,” kata Fakhiri usai rapat koordinasi di Jayapura, Rabu (26/8/2026).
Menurut Fakhiri, kondisi angin dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Karena itu, penanganan harus dilakukan sejak titik api pertama kali ditemukan agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi dengan Forkopimda di wilayah masing-masing. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan kesiapan personel, peralatan, serta mekanisme penanganan apabila terjadi kebakaran.
Fakhiri mengatakan kesiapan TNI dan Polri menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung penanganan karhutla, terutama apabila kondisi di lapangan berkembang dan membutuhkan pengerahan personel dalam jumlah lebih besar.
“Prajurit TNI-Polri sangat siap untuk digerakkan apabila sudah menyebar luas,” ujarnya. “Prajurit bisa kita tempatkan di garis depan membantu pemerintah mengatasi kebakaran.”
Selain dukungan personel, pemerintah juga dapat memanfaatkan sarana water cannon milik TNI dan Polri sesuai kebutuhan di lapangan. Kendaraan tersebut tidak hanya dapat mendukung penanganan kebakaran, tetapi juga membantu penyediaan air bagi masyarakat ketika terjadi kekeringan.
“Apabila terjadi kekeringan, masyarakat butuh air, bisa dipakai juga water cannon. Apabila butuh menyemprot lahan terbakar, ada juga mobil water cannon,” kata Fakhiri.
Ia menegaskan koordinasi tidak boleh berhenti pada tingkat provinsi, tetapi harus diteruskan hingga kabupaten dan kota. Arahan pimpinan TNI dan Polri di tingkat provinsi diharapkan dapat diteruskan kepada jajaran di daerah sehingga respons terhadap potensi bencana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Fakhiri juga mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurut dia, kebiasaan tersebut berpotensi memperbesar risiko kebakaran, terutama dalam kondisi cuaca panas dan kering.
“Panas ini sampai November dan potensi kebakaran sangat besar. Karena itu, kita harus melakukan langkah pencegahan sejak sekarang,” ujarnya.
Pemprov Papua berharap sinergi pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat, dan pelaku usaha dapat memperkuat upaya pencegahan sehingga potensi kekeringan dan karhutla selama periode kondisi kering dapat diantisipasi sedini mungkin.
Sem Gombo
