JAYAPURA, Binkari – Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengusulkan penambahan depot penyimpanan dan kapasitas pasokan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah terpencil sebagai langkah mempercepat implementasi program BBM Satu Harga di Papua.
Menurut Fakhiri, penguatan infrastruktur distribusi menjadi faktor utama untuk menjamin pemerataan harga BBM di seluruh wilayah Papua, terutama daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses transportasi.
“Hasil kunjungan kami ke Waropen, Kepulauan Yapen, dan Biak Numfor menunjukkan kapasitas penyaluran BBM masih perlu ditingkatkan. Kalau titik distribusinya diperkuat, pasokan ke wilayah lain akan lebih lancar,” kata Fakhiri di Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Ia menjelaskan, tingginya harga BBM di sejumlah daerah bukan semata-mata disebabkan kebijakan harga, melainkan karena distribusi yang belum berjalan optimal. Keterlambatan pasokan menyebabkan harga eceran di tingkat masyarakat kerap melampaui harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Sebagai contoh, di Kabupaten Mamberamo Raya harga BBM yang semestinya berada di kisaran Rp9.000 per liter dapat meningkat hingga sekitar Rp.15.000 per liter ketika distribusi mengalami hambatan.
“Kondisi ini tentu membebani masyarakat. Karena itu, yang harus diperkuat lebih dahulu adalah kapasitas pasokan sehingga distribusi tidak lagi terlambat. Setelah itu, implementasi program BBM Satu Harga dapat berjalan lebih optimal di seluruh Papua,” ujarnya.
Selain menambah kapasitas pasokan, Pemerintah Provinsi Papua juga mengusulkan pembangunan depot BBM di sejumlah kabupaten sebagai pusat penyimpanan cadangan. Keberadaan depot tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan stok sekaligus mempercepat distribusi ke daerah-daerah yang selama ini bergantung pada pasokan dari wilayah lain.
Fakhiri menilai penguatan jaringan distribusi energi merupakan kebutuhan mendesak mengingat karakteristik geografis Papua yang didominasi wilayah kepulauan, pegunungan, dan daerah terpencil sehingga membutuhkan sistem logistik yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Ia berharap pemerintah pusat bersama PT Pertamina dapat memberikan perhatian terhadap usulan tersebut sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Menurut Fakhiri, keberhasilan program BBM Satu Harga tidak hanya akan menciptakan kepastian harga energi bagi masyarakat, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, menekan biaya distribusi barang dan jasa, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
“Pemerintah Provinsi Papua siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan Pertamina agar penguatan infrastruktur distribusi BBM dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat di daerah terpencil memperoleh akses energi yang adil, merata, dan terjangkau,” kata Fakhiri.
Sem Gombo