SANGIHE, Binkari – Polemik mengenai penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe terus bergulir dan menyita perhatian publik.
Perdebatan yang melibatkan dua partai besar, PDIP dan Golkar, kini memunculkan pertanyaan yang lebih luas di tengah masyarakat. Apakah kedua partai sengaja didorong untuk berpolemik, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan dari situasi ini?
Perbedaan pandangan mengenai mekanisme pengisian jabatan Ketua DPRD pasca pemberhentian definitif telah menciptakan ruang perdebatan yang semakin terbuka. Di satu sisi, terdapat tafsir administratif yang berkembang di lingkungan sekretariat dewan.
Di sisi lain, muncul pandangan bahwa mekanisme pergantian pimpinan DPRD harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta keputusan resmi dari pemerintah yang berwenang.
Di tengah silang pendapat tersebut, masyarakat mulai mempertanyakan substansi persoalan. Bagi sebagian kalangan, polemik yang berkepanjangan justru berpotensi mengalihkan perhatian dari tugas utama DPRD sebagai lembaga representasi rakyat.
“Publik tidak hanya ingin tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Publik juga ingin tahu, siapa yang sebenarnya memperoleh keuntungan politik ketika dua kekuatan besar terus berhadap-hadapan,” ujar seorang pengamat yang mengikuti perkembangan dinamika politik daerah.
Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa konflik yang terjadi bukan sekadar persoalan prosedur administratif. Muncul dugaan bahwa semakin lama polemik berlangsung, semakin terbuka peluang bagi pihak lain untuk memperkuat posisi politiknya, membangun citra sebagai penengah, atau mengambil keuntungan dari menurunnya kepercayaan publik terhadap pihak-pihak yang bertikai.
Meski demikian, hingga kini tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa PDIP maupun Golkar sengaja diarahkan untuk terlibat dalam polemik. Namun, pertanyaan tersebut terus bergema di ruang publik seiring belum adanya kepastian yang mampu mengakhiri perdebatan.
Yang pasti, masyarakat Sangihe kini menunggu penyelesaian yang jelas, transparan, dan sesuai aturan. Sebab, semakin lama polemik berlanjut, semakin besar pula kekhawatiran bahwa energi politik daerah habis untuk konflik internal, sementara berbagai persoalan masyarakat menunggu perhatian dan solusi.
Pada akhirnya, pertanyaan yang mengemuka bukan hanya soal siapa yang akan menduduki kursi Ketua DPRD. Pertanyaan yang lebih besar adalah, siapa yang sedang tersenyum di balik layar ketika dua partai besar sibuk berpolemik di hadapan publik?
Gambatte Asril