JAYAPURA, Binkari — Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen, menegaskan bahwa penguatan data Orang Asli Papua (OAP) tidak boleh lagi dipandang sebagai pekerjaan administratif semata, melainkan sebagai fondasi strategis untuk memastikan kebijakan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus berjalan tepat sasaran.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Data Orang Asli Papua se-Tanah Papua yang mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah, termasuk Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinsosdukcapil) se-Tanah Papua bersama perwakilan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Menurut Rumaropen, kualitas pelaksanaan Otonomi Khusus akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menghadirkan data OAP yang akurat, valid, dan terintegrasi. Tanpa basis data yang kuat, arah pembangunan berisiko tidak menjangkau kelompok yang seharusnya menjadi prioritas.
“Melalui penguatan administrasi kependudukan dalam penyediaan data Orang Asli Papua, implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus diharapkan berjalan tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan,” ujarnya, Kamis (21/5/2026).
Ia menekankan, sinkronisasi data lintas sektor menjadi langkah penting untuk mengakhiri persoalan tumpang tindih informasi antarinstansi yang selama ini berpotensi menghambat efektivitas program pemerintah.
Bagi Pemerintah Provinsi Papua, kehadiran data OAP yang terintegrasi bukan hanya soal angka dan dokumen, tetapi instrumen perlindungan hak dasar masyarakat Papua sekaligus dasar penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang yang lebih presisi.
Rumaropen juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi agar proses pendataan tidak berhenti pada pengumpulan informasi, tetapi mampu menjadi pijakan dalam menghadirkan program pemberdayaan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan di seluruh Tanah Papua.
“Data OAP yang akurat adalah kunci untuk memastikan hak-hak masyarakat Papua terlindungi dan pembangunan berjalan berkelanjutan,” tegasnya.
Sem