Gubernur Papua Tekankan Efisiensi dan Kinerja OPD di Tengah Keterbatasan Fiskal

Share

JAYAPURA, Binkari  – Pemerintah Provinsi Papua menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menyesuaikan pola kerja dan program dengan kondisi fiskal daerah yang saat ini masih terbatas. Penekanan ini disampaikan oleh Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, dalam sambutannya saat melantik pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional di Jayapura, Selasa (12/5/2026).

Dalam arahannya, Fakhiri menegaskan bahwa roda birokrasi pemerintahan harus tetap berjalan secara efektif, efisien, dan mampu merespons kebutuhan riil masyarakat, terlepas dari adanya tantangan anggaran.

“Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk bekerja lebih cepat, responsif, dan memastikan kehadiran negara dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,” tegas Gubernur Fakhiri.

Lebih lanjut, Fakhiri mendorong para pimpinan OPD untuk lebih proaktif dan inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dinilai krusial guna memastikan keberlanjutan dan kelancaran pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah provinsi.

Ia juga menggarisbawahi bahwa efisiensi operasional merupakan kunci utama agar kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan secara optimal, tanpa memberikan beban tambahan pada postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait dengan pelantikan pejabat, Fakhiri menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian integral dari upaya berkelanjutan Pemprov Papua dalam melakukan penataan birokrasi (reformasi birokrasi) dan penguatan struktur organisasi pemerintahan.

“Jabatan yang diemban adalah sebuah amanah. Oleh karena itu, harus dijalankan dengan penuh kedisiplinan, integritas tinggi, dan rasa tanggung jawab yang besar,” pesan Gubernur kepada para pejabat yang baru dilantik.

Sebagai informasi, dalam kesempatan tersebut Gubernur Fakhiri melantik sebanyak 16 orang pejabat. Mereka terdiri dari pejabat administrator, pengawas, dan pejabat fungsional ahli pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Pemprov Papua optimistis bahwa penataan dan penyegaran birokrasi ini akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Bumi Cenderawasih. (Sem)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *