
SANGIHE, Binkari – Upaya percepatan penanganan kerusakan pesisir terus didorong oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, S.E., M.M., ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi I di Manado pada Selasa, (05/05/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan sebagai respons atas meningkatnya ancaman abrasi pantai yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Pemerintah daerah menilai kondisi pesisir, khususnya di Kecamatan Tamako, telah memasuki tahap darurat sehingga membutuhkan langkah penanganan yang cepat, terpadu, dan berkelanjutan.
Dalam agenda tersebut, Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, secara resmi menyerahkan proposal pembangunan infrastruktur pengaman pantai kepada pihak BWS Sulawesi I. Salah satu program prioritas yang diusulkan adalah pembangunan Tanggul Pantai Nagha 1 yang berlokasi di Kecamatan Tamako.
Usulan ini didasarkan pada laporan teknis yang menunjukkan tingginya laju abrasi di kawasan tersebut. Dalam kurun waktu delapan bulan terakhir, garis pantai di wilayah Tamako dilaporkan mengalami penyusutan antara 15 hingga 20 meter. Kondisi ini tidak hanya mengancam lingkungan pesisir, tetapi juga berdampak langsung pada permukiman warga.
“Pembangunan tanggul pantai ini merupakan langkah mendesak untuk mencegah kerusakan yang lebih luas serta melindungi masyarakat pesisir dari ancaman yang semakin nyata,” ujar Bupati Thungari dalam keterangannya.

Ia juga menambahkan, selain abrasi, masyarakat di wilayah tersebut kini juga menghadapi risiko bencana lain seperti banjir rob dan gelombang ekstrem. Secara geografis, Kepulauan Sangihe yang berbatasan langsung dengan laut lepas membuat kawasan ini sangat rentan terhadap dinamika alam yang ekstrem.
Karena itu, pembangunan infrastruktur perlindungan pantai dinilai menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Tanggul pantai diharapkan dapat menjadi solusi utama dalam menjaga keselamatan warga sekaligus melindungi aset dan kawasan strategis pesisir.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe pun berharap pihak BWS Sulawesi I dapat memberikan perhatian khusus terhadap proposal tersebut agar proses realisasi dapat segera dilaksanakan.
Menanggapi hal ini, pihak BWS Sulawesi I Manado menyampaikan apresiasi atas langkah proaktif pemerintah daerah. Mereka menyatakan akan segera melakukan kajian teknis terhadap dokumen usulan tersebut sebagai bagian dari upaya sinkronisasi program pembangunan infrastruktur sumber daya air di wilayah Sulawesi Utara.
Melalui koordinasi ini, diharapkan langkah konkret dalam penanganan abrasi dapat segera terwujud, sehingga mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat pesisir sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Yosua

