TAKALAR, Binkari — Demokrasi kembali diuji. Bukan oleh sunyi, tetapi oleh riuh yang melampaui batas. Aksi unjuk rasa yang seharusnya menjadi ruang menyampaikan aspirasi, justru berubah menjadi panggung perusakan. Pagar utama Kantor Bupati Takalar tumbang, simbol negara yang dipaksa roboh oleh amarah yang tak terkendali.
Ketua DPP BINPRO LIDIK PRO Sulawesi Selatan, Ismar, S.H., angkat suara. Tegas. Tanpa tedeng aling-aling. Ia mengecam keras tindakan anarkis yang terjadi dalam aksi massa yang digelar Selasa (28/4/2026) itu.
Sekitar pukul 13.30 WITA, ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda, Masyarakat, dan Mahasiswa Lintas Laikang (Appamalla) awalnya datang membawa tuntutan. Namun situasi berubah liar. Aspirasi berubah arah. Pagar kantor bupati diruntuhkan, bukan sekadar besi yang patah, tapi wibawa negara yang tercoreng.
“Jangan berlindung di balik demokrasi untuk merusak. Menyampaikan pendapat itu hak, tapi merusak fasilitas negara adalah kejahatan. Itu garis tegas yang tidak bisa ditawar,” ujar Ismar dengan nada keras dalam pernyataan resminya.
Baginya, ini bukan lagi soal demonstrasi. Ini sudah masuk wilayah pidana. Fasilitas yang dirusak bukan milik pribadi, melainkan dibangun dari uang rakyat untuk melayani rakyat. Ketika itu dihancurkan, maka yang dirugikan adalah publik itu sendiri.
Ismar mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polres Takalar, untuk tidak ragu. Tidak lambat. Tidak tebang pilih. Ia meminta penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, mengurai kronologi, mengumpulkan bukti, hingga mengidentifikasi aktor-aktor yang diduga menjadi provokator di balik kericuhan.
“Penegakan hukum harus berdiri tegak. Siapa pun yang terlibat harus diproses. Tidak boleh ada ruang bagi pelanggaran yang dibungkus dalih perjuangan,” tegasnya.
Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan pendalaman atas insiden tersebut, termasuk menghitung kerugian material yang dialami Pemerintah Kabupaten Takalar. Namun publik menunggu lebih dari sekadar pendataan, publik menuntut kepastian.
Peristiwa ini menjadi alarm keras: demokrasi tanpa kendali hanya melahirkan kekacauan. Dan negara, melalui aparatnya, dituntut hadir bukan sekadar melihat, tetapi bertindak.
Ismar menutup pernyataannya dengan satu pesan yang tak bisa ditawar: hukum harus bicara. Cepat. Tegas. Tanpa kompromi. Demi menjaga marwah institusi, dan memastikan Takalar tidak kembali jatuh pada lubang yang sama.
(Rahim)