JAYAPURA, Binkari – Ketua DPR Papua, Denny Henry Bonai, menemui langsung massa aksi dari Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) yang menggelar unjuk rasa di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Senin (27/4/2026).
Aksi tersebut menyuarakan kekhawatiran mendalam terkait situasi kemanusiaan dan dugaan praktik militerisme di Tanah Papua.
Dalam menemui massa, Denny Bonai didampingi oleh jajaran pimpinan dan anggota DPR Papua, di antaranya:
Tan Wie Long (Ketua Komisi I)
Jhoni Y. Betaubun (Ketua Komisi IV)
Adam Arisoy (Ketua Bapemperda)
Serta anggota dewan lainnya: Yohanes Wakum, Arifin Mansur, Jansen Monim, Yermias Yanggo Wouw, Wagus Hidayat, dan Jhoni Suebu.
Komitmen DPR Papua Terhadap Aspirasi Rakyat
Di hadapan ratusan demonstran, Denny Bonai menegaskan bahwa lembaga legislatif daerah berkomitmen mengawal aspirasi tersebut hingga ke tingkat tertinggi.
“Saya sebagai Ketua DPR Papua mengutuk keras segala bentuk tindakan pelanggaran HAM yang terjadi di Tanah Papua. Aspirasi ini telah kami terima secara resmi dan akan segera kami tindaklanjuti kepada Pemerintah Pusat, termasuk kepada Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri,” tegas Denny.
Ia juga menambahkan bahwa DPR Papua akan memperkuat koordinasi dengan Komnas HAM untuk melakukan investigasi mendalam terhadap laporan-laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh massa aksi.
Soroti Kondisi Kemanusiaan dan Pengungsi Internal
Perwakilan SOMAP dalam pernyataan sikapnya menggarisbawahi bahwa situasi di Papua saat ini telah memasuki fase darurat kemanusiaan. Mereka menilai pendekatan keamanan yang bersifat militeristik telah memicu dampak sosial yang masif, mulai dari pengungsian hingga kemiskinan sistematis.
Poin-poin krusial yang disampaikan SOMAP meliputi:
1. Krisis Pengungsi: Melaporkan adanya lebih dari 100.000 pengungsi internal yang tersebar di wilayah konflik seperti Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Yahukimo, Puncak, hingga Pegunungan Bintang.
2. Dampak Operasi: Menyoroti adanya dugaan pola konflik baru, termasuk penggunaan serangan udara di pemukiman warga yang memaksa warga sipil bertahan di hutan tanpa akses logistik dan kesehatan.
3. Kritik Terhadap Investasi: Menilai kehadiran aparat sering kali lebih condong pada pengamanan aset modal dan investasi dibandingkan perlindungan warga adat serta lingkungan hidup.
Tuntutan Massa Aksi
Melalui aksi ini, SOMAP mendesak langkah konkret dari negara, antara lain:
Penghentian Operasi Militer: Menuntut dihentikannya pendekatan militeristik dan operasi ofensif di wilayah pemukiman sipil.
Penarikan Pasukan: Mendesak penarikan pasukan non-organik dari seluruh wilayah konflik di Papua.
Pertanggungjawaban Hukum: Meminta negara bertanggung jawab atas kekerasan terhadap warga sipil dan menghentikan penangkapan sewenang-wenang.
Pemantauan Internasional: Mendorong Komisi HAM PBB untuk meningkatkan pemantauan terhadap situasi kemanusiaan di Papua.
Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen aspirasi secara simbolis kepada pimpinan DPR Papua. Massa membubarkan diri dengan tertib setelah mendapatkan jaminan bahwa suara mereka akan diteruskan ke Jakarta dalam waktu dekat. (Sem)