SENTANI, JAYAPURA, Binkari – Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Denny Henrry Bonai, melakukan tatap muka langsung dengan warga penyintas bencana banjir bandang Sentani di Perumahan Cinta Kasih Tzu Chi, Kabupaten Jayapura, Rabu (29/4/2026).
Kunjungan kerja ini turut didampingi oleh Ketua Komisi I DPR Papua Tan Wie Long, Ketua Komisi IV Jhoni Y. Betaubun, jajaran anggota dewan tingkat provinsi, serta Bupati Jayapura, Yunus Wonda.
Dalam dialog terbuka tersebut, Gubernur dan rombongan mendengarkan langsung aspirasi serta keluhan warga yang hingga kini masih menempati hunian sementara (huntara) sejak bencana melanda pada tahun 2019 silam.
Juru Bicara Warga, Pdt. Evelin Ugadje, mengungkapkan bahwa warga baru direlokasi ke perumahan sementara pada periode 2022–2023. Namun, hingga detik ini, belum ada kepastian dari pemerintah terkait penyediaan hunian tetap.
“Kami sudah tujuh tahun menunggu rumah layak huni. Rumah yang kami tempati sekarang sifatnya sementara dan kondisinya sudah banyak yang rusak,” ujar Pdt. Evelin di hadapan para pejabat daerah.
Ia juga menyoroti persoalan legalitas lahan yang masih buram, sehingga warga terus dibayangi kekhawatiran terkait kepastian tempat tinggal. “Kami tidak tahu harus ke mana jika suatu saat diminta keluar, karena tidak ada sertifikat atau legalitas hukum yang jelas,” tambahnya.
Hal senada ditegaskan oleh Ondofolo Ifale, Jhoni Suebu. Ia memaparkan bahwa aspirasi warga ini sebelumnya pernah disampaikan langsung kepada Presiden RI saat melakukan kunjungan kerja ke Jayapura. Sayangnya, realisasi pembangunan hunian permanen belum juga terwujud.
Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas kondisi dan keterlambatan penanganan yang dialami warga selama ini.
“Kami hadir di sini sebagai representasi negara untuk menyelesaikan persoalan ini. Memang kondisi keuangan daerah memiliki dinamika tersendiri, tetapi bukan berarti pemerintah menyerah. Kami akan mencari jalan keluar dan solusi terbaik,” tegas Gubernur Matius.
Gubernur juga memastikan adanya sinergi kuat antara pihak eksekutif dan legislatif (DPR Papua) dalam merumuskan langkah konkret, termasuk rencana penyediaan lahan untuk pembangunan rumah layak huni. “Kami memohon doa dan dukungan dari masyarakat agar upaya percepatan ini bisa segera direalisasikan,” imbuhnya.
Komitmen tersebut disambut baik oleh Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai. Ia menegaskan bahwa pihak legislatif siap mendukung penuh kebijakan dan langkah taktis pemerintah daerah.
“Janji awalnya warga menempati rumah sementara ini hanya selama enam bulan, tetapi hingga sekarang rumah permanen belum terwujud. DPR Papua siap memberikan dukungan penuh, baik dari sisi regulasi maupun penganggaran, demi kepentingan rakyat,” tegas Denny.
Denny juga membocorkan bahwa Gubernur Papua telah menyatakan kesiapan untuk menghibahkan lahan milik Pemerintah Provinsi Papua guna pembangunan hunian tetap bagi para penyintas banjir.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long, memberikan apresiasi atas langkah responsif Gubernur. “Ini adalah bukti nyata kehadiran pemimpin di tengah penderitaan rakyatnya, yang datang tidak sekadar mendengarkan, tetapi membawa solusi yang konkret,” tuturnya.
Menutup agenda kunjungannya, Gubernur Matius beserta rombongan melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi fisik rumah bantuan dari Yayasan Tzu Chi yang saat ini dilaporkan telah banyak mengalami kerusakan.
Kunjungan ini diharapkan menjadi titik terang dan awal percepatan penyelesaian persoalan hunian bagi ratusan keluarga penyintas banjir bandang Sentani yang telah menanti kepastian selama bertahun-tahun.
(Sem)