JAKARTA, BINKARI — Perjalanan politik Syafrudin Budiman, S.IP., sepanjang 1998–2026 memperlihatkan lintasan karier yang panjang dan dinamis. Berawal dari gerakan mahasiswa pada era Reformasi, ia kemudian menapaki dunia organisasi, jurnalistik, politik kepartaian, gerakan relawan nasional, pemberdayaan UMKM, hingga memasuki lingkungan korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Namun, bukan sekadar panjangnya perjalanan yang menarik untuk dicermati. Perubahan posisi politiknya dari pendukung Prabowo-Hatta pada 2014, bergabung dengan gerakan relawan Jokowi pada 2019, hingga kembali mendukung Prabowo-Gibran pada 2024 menjadi bagian paling menonjol dari rekam jejak politiknya.
Dari aktivis jalanan menuju ruang korporasi, bagaimana perjalanan tersebut membentuk posisi Syafrudin Budiman dalam panggung politik nasional?
Jejak Syafrudin bermula pada 1998, ketika gelombang Reformasi mengguncang Indonesia. Salah satu profil biografis yang diberitakan media menyebut keterlibatannya dalam aksi mahasiswa di Surabaya pada 9 September 1998.
Pengalaman tersebut disebut turut mendorong peralihannya dari jurusan Bahasa Inggris ke Ilmu Politik di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).
Memasuki periode 1999–2004, aktivitasnya berkembang melalui organisasi kemahasiswaan, mulai dari Senat Mahasiswa, BEM, HMJ Ilmu Politik hingga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM).
Di organisasi tersebut, ia disebut pernah memimpin Komisariat IMM UWKS dan aktif dalam jenjang organisasi IMM di Surabaya, Jawa Timur, hingga tingkat nasional.
Periode berikutnya memperkuat pengalaman organisasinya. Keterlibatan dalam forum-forum nasional IMM, aktivitas kepemudaan serta isu demokrasi dan hak asasi manusia menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk identitas politiknya.
Julukan “Macan Sidang”, sebagaimana disebut dalam sejumlah profil, dikaitkan dengan kiprahnya memimpin forum organisasi mahasiswa.
Dari ruang demonstrasi hingga forum pengambilan keputusan, Syafrudin mulai membangun jaringan dan pengalaman organisasi yang kemudian menjadi modal memasuki arena politik yang lebih luas.
Perjalanan Syafrudin tidak berhenti pada gerakan mahasiswa. Ia juga merambah dunia jurnalistik dan politik.
Sejumlah profil menyebut pengalamannya sebagai jurnalis Surabaya Post, sebelum kemudian berkecimpung dalam konsultasi media, komunikasi politik, koperasi dan UMKM.
Perpaduan pengalaman tersebut mempertemukannya dengan tiga wilayah yang saling beririsan: media, organisasi masyarakat dan politik.
Pada periode 2005–2010, ia disebut mulai aktif dalam politik kepartaian melalui Partai Matahari Bangsa (PMB), termasuk dalam struktur kepemimpinan partai tersebut di Jawa Timur.
Langkah itu menandai pergeseran penting: dari aktivisme mahasiswa menuju politik institusional, tempat jaringan, strategi komunikasi dan konsolidasi dukungan menjadi bagian dari pertarungan politik.
Pada 2013, namanya disebut dalam aktivitas politik elektoral di Jawa Timur, termasuk dukungan terhadap pasangan Khofifah-Herman dalam pemilihan gubernur.
Setahun kemudian, ia berada di barisan pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Ia juga disebut membentuk Laksamana, singkatan dari Laskar Barisan Amanat Nasional, untuk mendukung pasangan tersebut.
Dalam periode yang sama, sejumlah profil media mencatat keterlibatannya sebagai calon anggota DPR RI dari PAN untuk daerah pemilihan Jawa Timur I.
Peta politik Syafrudin kemudian memperlihatkan perubahan arah. Setelah Pilpres 2014, ia disebut lebih banyak berkonsentrasi pada aktivitas media, bisnis, komunikasi politik, koperasi dan UMKM. Sekitar 2017, menurut keterangan yang dimuat media, ia mulai melihat sejumlah kebijakan pemerintahan Joko Widodo sebagai program yang layak dilanjutkan.
Menjelang Pilpres 2019, Syafrudin bergabung dengan Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) dan disebut aktif dalam bidang media serta komunikasi relawan.
Perubahan ini menjadi salah satu titik penting dalam membaca perjalanan politiknya. Sosok yang sebelumnya mendukung Prabowo-Hatta kemudian berada dalam gerakan pendukung Jokowi-Ma’ruf.
Apakah perubahan tersebut mencerminkan evaluasi terhadap kebijakan pemerintahan, strategi politik, atau dinamika koalisi? Pertanyaan itu membutuhkan penjelasan langsung dari yang bersangkutan agar tidak berubah menjadi spekulasi.
Yang dapat dicatat dari rekam jejak tersebut adalah bahwa perjalanan politik Syafrudin tidak bergerak dalam satu garis dukungan yang tetap.
Di tengah aktivitas politiknya, isu pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu bidang yang terus dibawanya.
Syafrudin disebut menjadi Ketua Umum Partai UKM Indonesia, yang berdiri pada 7 Mei 2021. Organisasi politik tersebut mengusung perhatian terhadap pelaku usaha kecil dan menengah serta ekonomi kerakyatan.
Pada 2022, Partai UKM Indonesia mengambil langkah politik untuk bergabung atau berfusi dengan PAN. Sementara itu, pada Pemilu 2024, partai tersebut tidak menjadi peserta pemilu karena persoalan internal, menurut pemberitaan yang dirujuk dalam catatan biografinya.
Perjalanan ini memperlihatkan upaya menghubungkan agenda UMKM dengan politik kepartaian. Namun, sejauh mana gagasan tersebut menghasilkan dampak konkret bagi pelaku usaha kecil tentu perlu dinilai melalui program, capaian dan hasil yang dapat diverifikasi.
Sebab, dalam politik, gagasan ekonomi kerakyatan tidak cukup berhenti pada slogan. Ukurannya terletak pada manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pilpres 2024 kembali memperlihatkan perubahan konfigurasi dukungan politik Syafrudin.
Ia tercatat sebagai Koordinator Nasional Aliansi Relawan Prabowo-Gibran (ARPG) dan Ketua Umum Barisan Pembaharuan. Setelah sebelumnya berada dalam gerakan relawan Jokowi, ia kembali mendukung pasangan yang dipimpin Prabowo Subianto, kali ini bersama Gibran Rakabuming Raka.
Pada April 2024, ia menyerukan rekonsiliasi politik setelah pemilu. Pada Mei hingga Juni tahun yang sama, ARPG diberitakan mengusulkan sejumlah nama untuk mengisi posisi di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Nama Syafrudin termasuk yang diusulkan untuk posisi Wakil Menteri UKM dan Koperasi atau Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Penting ditegaskan, pengusulan nama bukan berarti pengangkatan jabatan. Syafrudin tidak masuk dalam kabinet berdasarkan rangkaian informasi yang dicantumkan dalam catatan ini.
Pada tahun yang sama, ia juga disebut maju sebagai calon anggota DPR RI dari PAN untuk daerah pemilihan DKI Jakarta II.
Rangkaian peristiwa tersebut menempatkannya dalam dinamika politik nasional, mulai dari konsolidasi relawan hingga upaya memperoleh posisi dalam pemerintahan dan lembaga legislatif.
Titik lain dalam perjalanan Syafrudin muncul pada 2025.
Profil profesional yang tersedia untuk publik mencantumkan bahwa ia melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Politik di Universitas Nasional (UNAS) pada periode 2025–2027.
Profil yang sama juga mencantumkan jabatan Komisaris PT Jasamarga Related Business (JMRB) sejak Oktober 2025.
Perkembangan ini menandai perluasan perannya, dari aktivis, jurnalis, politisi dan penggerak relawan menjadi profesional yang tercatat menduduki jabatan di lingkungan korporasi BUMN.
Namun, untuk menyajikan rekam jejak jabatan tersebut secara utuh, diperlukan pula verifikasi melalui pengumuman resmi perusahaan atau pemegang saham mengenai tanggal pengangkatan, dasar keputusan, serta ruang lingkup tugasnya.
Jabatan komisaris pada perusahaan milik negara atau anak perusahaan dalam ekosistem BUMN membawa tanggung jawab tata kelola dan pengawasan. Karena itu, informasi mengenai jabatan, kompetensi, tanggung jawab dan kinerja perlu ditempatkan secara proporsional, tanpa mengasumsikan adanya pelanggaran ataupun keberhasilan sebelum tersedia data yang mendukung.
Memasuki 2026, Syafrudin masih dikaitkan dengan aktivitas komunikasi politik nasional, jaringan relawan dan agenda ekonomi kerakyatan. Pada saat bersamaan, profil profesionalnya mencantumkan jabatan Komisaris JMRB, sedangkan pendidikan pascasarjananya dijadwalkan berlangsung hingga 2027.
Jika dirangkum, perjalanan 28 tahun tersebut mencakup beberapa babak utama:
– 1998–2004: gerakan Reformasi dan organisasi mahasiswa.
– 2005–2010: kepemimpinan organisasi, kepemudaan dan politik kepartaian.
– 2000-an–2010-an: jurnalistik dan komunikasi politik.
– 2013–2014: aktivitas elektoral dan dukungan kepada Prabowo-Hatta.
– 2018–2019: keterlibatan dalam gerakan relawan Jokowi.
– 2021–2022: kepemimpinan Partai UKM Indonesia dan konsolidasi politik dengan PAN.
– 2023–2024: penguatan aktivitas politik dan relawan Prabowo-Gibran.
– 2025–2026: pendidikan pascasarjana dan jabatan komisaris yang tercantum dalam profil profesionalnya.
Dari Reformasi 1998 hingga lingkungan korporasi BUMN pada 2025–2026, perjalanan Syafrudin Budiman memperlihatkan mobilitas lintas bidang yang tidak sederhana.
Ia pernah berada di ruang gerakan mahasiswa, organisasi kepemudaan, jurnalistik, politik kepartaian, gerakan relawan, pemberdayaan UMKM dan korporasi.
Perubahan dukungan politik dari Prabowo-Hatta pada 2014, Jokowi-Ma’ruf pada 2019, lalu Prabowo-Gibran pada 2024 merupakan bagian dari rekam jejak yang layak dicatat dan ditelusuri secara objektif.
Namun, penilaian terhadap perjalanan tersebut tidak semestinya berhenti pada pergantian kubu atau panjangnya daftar jabatan. Hal yang lebih penting ialah konsistensi gagasan, kontribusi nyata, transparansi, kompetensi dan hasil kerja yang dapat diuji.
Pada akhirnya, rekam jejak seorang tokoh publik bukan hanya tentang ke mana ia melangkah, tetapi juga tentang apa yang dikerjakan dan manfaat apa yang dihasilkan bagi masyarakat.
Dari jalanan Reformasi ke panggung politik nasional, lalu ke lingkungan korporasi BUMN—perjalanan Syafrudin Budiman menyisakan satu ukuran utama: kontribusi nyata yang dapat dibuktikan kepada publik.
(Redaksi BINKARI)
