BANTAENG, Sulsel⚡Binkari – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bantaeng kembali menuai sorotan tajam. Program yang sejatinya menjamin asupan gizi siswa itu kini disinyalir kuat “dimainkan” oleh oknum pengelola dapur, dengan dugaan praktik mark up anggaran yang berujung pada indikasi korupsi terselubung.
Kecurigaan publik mencuat setelah beredarnya sejumlah unggahan di media sosial yang memperlihatkan menu MBG dinilai jauh dari standar kelayakan gizi khusunya dibulan Suci Ramadhan.
Dalam salah satu postingan yang viral, paket makanan hanya berisi satu lembar roti tawar, satu buah apel, satu buah jeruk, serta satu bungkus kecil kacang goreng.
Sajian tersebut memantik tanda tanya besar. Pasalnya, anggaran MBG yang seharusnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa dinilai tidak sebanding dengan isi paket makanan yang diterima.
Sejumlah orang tua siswa mengaku kecewa dan merasa ada kejanggalan dalam pengelolaan anggaran.
Mereka menilai kualitas dan kuantitas makanan tidak mencerminkan besaran dana yang disebut-sebut cukup signifikan per porsi.
“Kalau memang anggarannya besar, kenapa yang diterima anak-anak hanya seperti ini?” ujar salah satu wali murid dengan nada geram.
Ironisnya, berdasarkan pengakuan beberapa orang tua, saat keluhan disampaikan, oknum karyawan MBG justru merespons dengan santai dan menyebut makanan tersebut “disyukuri saja”.
Pernyataan itu semakin memantik kemarahan publik karena dinilai tidak mencerminkan tanggung jawab terhadap program yang menyangkut hak dasar anak-anak.
Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan siswa kini justru dianggap berjalan tanpa transparansi dan minim pengawasan.
Masyarakat mendesak adanya keterbukaan terkait rincian anggaran per porsi, mekanisme pengadaan bahan makanan, hingga standar menu yang seharusnya dipenuhi.
Untuk itu, Aparat Penegak Hukum (APH) diminta segera turun tangan melakukan audit menyeluruh dan pemeriksaan terhadap seluruh pengelola dapur MBG yang ada di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Audit independen dinilai penting guna memastikan tidak ada praktik penyimpangan anggaran.
Jika dugaan ini terbukti, maka bukan hanya keuangan negara yang dirugikan, tetapi juga hak anak-anak untuk memperoleh makanan bergizi dan layak yang telah dijanjikan melalui program tersebut.
Publik kini menunggu langkah tegas aparat demi memastikan program sosial tidak berubah menjadi ladang bancakan oknum tak bertanggung jawab. (Bang Jul)