LMELAWI, KALIMANTAN BARAT, BINKARI — Aktivitas salah satu usaha penggergajian kayu atau sawmill di Kabupaten Melawi menjadi sorotan. Usaha tersebut diduga menerima jasa pengetaman dan pengolahan kayu yang disebut-sebut berasal dari sumber yang belum jelas legalitasnya serta tidak disertai dokumen hasil hutan sebagaimana dipersyaratkan.
Tak hanya soal asal-usul kayu, informasi yang berkembang di lapangan juga menyebutkan adanya dugaan keterkaitan usaha tersebut dengan seorang mantan anggota Kepolisian. Namun, hingga berita ini diterbitkan, informasi mengenai status kepemilikan maupun hubungan pihak yang disebut tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Dugaan ini menimbulkan pertanyaan serius: dari mana kayu-kayu tersebut berasal, siapa pemasoknya, dan apakah setiap kayu yang masuk ke lokasi benar-benar dilengkapi dokumen legalitas yang sah?
Berdasarkan informasi dari masyarakat yang dihimpun, aktivitas pengetaman kayu tersebut menjadi perhatian karena terdapat dugaan kayu yang masuk ke lokasi pengolahan tidak disertai dokumen yang dapat menunjukkan asal-usul serta legalitasnya.
Jika benar terdapat kayu tanpa dokumen sah yang kemudian diproses di tempat usaha tersebut, maka persoalannya bukan sekadar aktivitas pengolahan kayu. Rantai asal-usul kayu hingga pihak yang menerima dan mengolahnya menjadi bagian penting yang perlu diperiksa secara menyeluruh.
Pertanyaan berikutnya juga mengarah pada mekanisme pengawasan: apakah setiap kendaraan pembawa kayu diperiksa dokumennya? Apakah asal-usul kayu diverifikasi? Dan apakah seluruh kayu yang masuk benar-benar memiliki dasar legalitas yang dapat dipertanggungjawabkan?
Meski demikian, BINKARI menegaskan bahwa seluruh informasi tersebut masih berupa dugaan dan laporan masyarakat. Status kepemilikan sawmill, legalitas usaha, asal-usul kayu, serta kelengkapan dokumen angkutan hasil hutan harus dibuktikan melalui pemeriksaan oleh instansi yang memiliki kewenangan.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum bersama instansi terkait tidak berhenti pada informasi di permukaan, tetapi melakukan pengecekan langsung ke lokasi, memeriksa dokumen, menelusuri asal-usul kayu, serta memastikan apakah aktivitas tersebut telah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila pemeriksaan nantinya menemukan adanya kayu yang tidak memiliki dokumen sah atau pelanggaran terhadap ketentuan kehutanan, masyarakat berharap proses hukum dilakukan secara tegas sesuai aturan.
Sebaliknya, apabila seluruh aktivitas ternyata memiliki legalitas dan kayu yang diolah berasal dari sumber yang sah, maka pihak pengelola maupun pihak yang disebut memiliki keterkaitan memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi sekaligus meluruskan informasi yang berkembang.
Kini bola berada di tangan instansi berwenang. Pemeriksaan lapangan dan penelusuran dokumen menjadi kunci untuk menjawab: apakah ini sekadar isu masyarakat, atau ada persoalan legalitas kayu yang memang perlu ditindaklanjuti?
Awak media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pengelola sawmill, pihak yang disebut-sebut memiliki keterkaitan, maupun instansi terkait.
Sumber: Masyarakat / Investigasi
Editor: BINKARI Kalbar
