SANDAI, KETAPANG, KALBAR, BINKARI— Proyek konstruksi penggantian jembatan yang berada di ruas Jalan Trans Kalimantan, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, di lokasi kegiatan tidak terlihat papan informasi proyek yang memuat identitas pekerjaan, sumber anggaran, nilai kontrak, maupun nama pelaksana kegiatan.
Temuan tersebut terpantau saat awak media melakukan penelusuran lapangan pada Sabtu, 26 September 2026. Lokasi proyek berada di jalan poros Trans Kalimantan arah Sandai–Tayap.
Sejumlah masyarakat setempat kepada awak media mempertanyakan tidak terlihatnya papan informasi proyek di sekitar lokasi pekerjaan. Menurut mereka, keberadaan papan informasi penting agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka siapa pelaksana pekerjaan, dari mana sumber anggarannya, berapa nilai kontraknya, serta kapan pekerjaan tersebut dilaksanakan dan ditargetkan selesai.
“Kalau ingin mengetahui lebih jelas proyek ini menggunakan anggaran apa dan siapa pelaksananya, sebaiknya ditanyakan langsung kepada pihak pelaksana, kontraktor, maupun pekerja proyek,” ujar salah seorang warga.
Menindaklanjuti informasi tersebut, awak media kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Namun, dari hasil penelusuran, belum ditemukan papan nama atau papan informasi proyek yang menjelaskan identitas pekerjaan tersebut.
Di lokasi hanya terlihat rambu peringatan bagi pengguna jalan yang bertuliskan bahwa di depan terdapat kegiatan proyek. Sementara itu, pada saat penelusuran dilakukan pada Sabtu sore, tidak terlihat aktivitas pekerja maupun pengawas. Yang tampak berada di lokasi hanya alat berat jenis ekskavator.
Kondisi tersebut semakin menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi pelaksanaan pekerjaan. Terlebih, hingga berita ini diterbitkan, awak media belum memperoleh informasi yang terverifikasi mengenai nama kontraktor atau perusahaan pelaksana, instansi pemilik pekerjaan, sumber anggaran apakah APBD atau APBN, nilai kontrak, maupun jangka waktu pelaksanaan proyek.
Situasi ini tentu menjadi perhatian karena proyek penggantian jembatan di jalur Trans Kalimantan merupakan pekerjaan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan pengguna jalan.
Namun demikian, absennya papan informasi di lokasi belum dengan sendirinya membuktikan bahwa proyek tersebut merupakan “proyek siluman” atau telah terjadi pelanggaran hukum. Status tersebut perlu dipastikan berdasarkan dokumen kontrak, sumber anggaran, ketentuan pengadaan, serta klarifikasi dari instansi dan pihak pelaksana.
Karena itu, publik meminta instansi yang berwenang melakukan pengecekan terhadap proyek tersebut, termasuk memastikan identitas pekerjaan, sumber pembiayaan, perusahaan pelaksana, nilai kontrak, serta kepatuhan terhadap ketentuan transparansi informasi proyek.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, masyarakat berharap dapat dilakukan langkah sesuai mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku.
PERTANYAAN PUBLIK KINI MENGEMUKA: siapa kontraktor proyek penggantian jembatan tersebut? Berapa nilai anggarannya? Bersumber dari APBD atau APBN? Instansi mana yang menjadi pemilik pekerjaan? Dan mengapa papan informasi proyek belum terlihat di lokasi?
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya mendapatkan keterangan resmi dari pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Awak media membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak kontraktor, instansi terkait, maupun pihak lainnya yang disebut atau berkepentingan dalam pemberitaan ini.
Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil penelusuran lapangan dan keterangan masyarakat dengan tetap menjunjung Kode Etik Jurnalistik serta prinsip keberimbangan.
SUMBER: Masyarakat Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan hasil penelusuran lapangan.
REDAKSI: TIM BINKARI KALBAR