Jayapura, Binkari — Gubernur Papua Mahius Derek Fahkri meminta pemerintah pusat mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah di Tanah Papua untuk mengurangi ketimpangan pembangunan serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Permintaan tersebut disampaikan Mahius dalam Rapat Koordinasi Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Papua bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Aula Lukmen, Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Jumat (18/9/2026).
Mahius mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan infrastruktur di Papua.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua dan seluruh pemerintah daerah, kami menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bapak Menteri Koordinator beserta rombongan. Ini menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan Tanah Papua,” kata Mahius.
Ia menegaskan pembangunan Papua membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan karena tantangan yang dihadapi setiap daerah memiliki karakteristik berbeda.
Menurut dia, perubahan struktur pemerintahan di Tanah Papua melalui pembentukan daerah otonomi baru turut meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur, konektivitas, pelayanan publik, dan penguatan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Mahius menyebut masih terdapat sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan penanganan bersama, mulai dari ketimpangan pembangunan dan kemiskinan, belum optimalnya layanan pendidikan dan kesehatan, perlindungan hak masyarakat atas wilayah dan ruang hidup, hingga keterbatasan konektivitas antarwilayah.
Selain itu, pemerintah daerah juga menghadapi potensi bencana, lambatnya pertumbuhan usaha dan wilayah, serta belum meratanya pembangunan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
“Ketimpangan pembangunan masih terlihat antara kawasan pedalaman, pesisir, dan perkotaan. Karena itu, konektivitas antarwilayah harus menjadi perhatian dalam percepatan pembangunan Papua,” ujarnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Papua mendorong penguatan jaringan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah.
Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, pengembangan pusat pertumbuhan baru berbasis ekonomi biru dan agroindustri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan perekonomian masyarakat lokal.
Mahius berharap dukungan pemerintah pusat dapat diarahkan melalui program yang konkret, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama Orang Asli Papua.
“Kami berharap rapat koordinasi ini tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dilanjutkan dengan implementasi konkret. Setiap daerah memiliki tantangan masing-masing sehingga membutuhkan dukungan yang sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar berbagai program pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Menurut Mahius, pembangunan infrastruktur harus dipandang sebagai bagian dari upaya membuka akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, dan pelayanan publik.
“Yang kami harapkan adalah langkah-langkah praktis yang dapat kami terima dan rasakan manfaatnya dalam beberapa tahun ke depan,” ujarnya.
Mahius berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui forum tersebut menjadi pijakan untuk mempercepat pembangunan Tanah Papua sekaligus memperkuat kontribusi Papua dalam pembangunan nasional.
Sem Gombo