Jayapura, Binkari — Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Giana dan para kepala daerah se-Tanah Papua menyatukan langkah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas di wilayah Papua.
Pertemuan tersebut berlangsung di Aula Lukmen, Kantor Gubernur Papua, lantai 9, Jayapura, Jumat (18/9/2026), dan dihadiri para gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, serta perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Tanah Papua.
AHY mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyatukan visi, misi, dan langkah pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dalam memastikan pembangunan infrastruktur dapat menjangkau seluruh wilayah Papua.
“Intinya adalah sama-sama kita menyatukan visi, misi dan juga langkah untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan menghubungkan wilayah Papua, antarprovinsi, antarkabupaten dan kota, antardistrik, antar-kampung ini semakin baik,” kata AHY.
Menurut dia, tantangan geografis menjadi salah satu persoalan utama dalam pembangunan Papua. Kondisi tersebut terutama dirasakan di wilayah pegunungan yang masih menghadapi keterbatasan akses transportasi darat.
Karena itu, pemerintah mendorong penguatan konektivitas melalui pembangunan jalan, termasuk memastikan jaringan Trans Papua dapat terhubung dan terintegrasi. Pengembangan transportasi udara dan laut juga menjadi bagian penting untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik.
“Dari sekian banyak masalah atau tantangan yang dihadapi, banyak yang terkait kondisi geografis kita,” ujarnya.
Selain infrastruktur konektivitas, pemerintah memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, rumah layak huni, sanitasi, drainase, dan listrik.
AHY mengatakan peningkatan infrastruktur dasar tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua. Penguatan sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi bagian dari agenda pembangunan melalui program Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah, serta peningkatan fasilitas puskesmas dan rumah sakit.
Persoalan tata ruang dan status lahan, termasuk tanah adat, turut menjadi pembahasan. Menurut AHY, kejelasan status lahan diperlukan agar pembangunan tidak terhambat persoalan pertanahan.
Di sisi lain, aspek keamanan dinilai menjadi faktor penting untuk menjamin kelancaran pembangunan. Pemerintah pusat dan daerah mendorong sinergi seluruh pihak, termasuk TNI dan Polri, untuk menciptakan situasi yang aman bagi masyarakat maupun pekerja infrastruktur.
AHY menegaskan pembangunan Papua membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Pemerintah pusat dan daerah itu satu tim yang sama. Kita tidak sedang berhadapan, tidak sedang mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki dan kita cari solusi secepat mungkin untuk masyarakat,” katanya.
Terkait pembiayaan, AHY mengakui pembangunan infrastruktur Papua menghadapi tantangan keterbatasan fiskal. Karena itu, pemerintah perlu menyusun skala prioritas dengan tetap memberikan perhatian terhadap percepatan pembangunan di Papua.
Ia menambahkan pembangunan Papua tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi juga berkeadilan, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan daya beli, dan pada akhirnya kita ingin terus memuliakan Tanah Papua dengan tidak merusak lingkungan,” ujar AHY.
Sem Gombo