SIMPANG HILIR, KAYONG UTARA, KALIMANTAN BARAT, BINKARI– Antrean panjang masyarakat terjadi di SPBU 65.788.002 Melano, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, Sabtu (12/9/2026). Kondisi tersebut kembali menyoroti persoalan ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) di wilayah Kabupaten Kayong Utara.
Pemandangan antrean kendaraan yang memanjang di SPBU menjadi perhatian, mengingat BBM merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat, termasuk nelayan, petani, pelaku usaha maupun pengguna kendaraan lainnya.
Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kayong Utara bersama instansi terkait. Pemerintah diminta melakukan langkah antisipatif dan pengawasan terhadap rantai pasok serta pendistribusian BBM agar tidak berkembang menjadi persoalan sosial di tengah masyarakat.
Berdasarkan penelusuran tim investigasi awak media di SPBU 65.788.002 Melano, hingga saat pemantauan belum ditemukan indikasi penyalahgunaan pendistribusian BBM yang disalurkan kepada masyarakat.
Tim kemudian melakukan konfirmasi langsung kepada Manager SPBU 65.788.002 Melano, Sardi, terkait kondisi antrean dan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi.
Menurut Sardi, antrean panjang di SPBU tersebut bukan baru terjadi dan kondisi serupa sudah beberapa kali berlangsung.
Ia menjelaskan bahwa pihak SPBU berupaya menjalankan pendistribusian BBM bersubsidi, baik Pertalite maupun Bio Solar, sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Untuk penyaluran Bio Solar, pihak SPBU menyampaikan bahwa BBM tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu, seperti kelompok tani dan nelayan, dengan persyaratan memiliki surat rekomendasi yang sah dan masih berlaku.
“Untuk kegiatan pendistribusian BBM subsidi jenis Pertalite dan Bio Solar kita lakukan sesuai prosedur. Untuk pengambilan BBM jenis Solar hanya diberikan kepada kelompok masyarakat seperti kelompok tani dan nelayan yang memiliki surat rekomendasi yang sah dan masih berlaku,” terang Sardi.
Sardi juga menyambut baik kedatangan awak media yang melakukan pemantauan langsung di lapangan. Ia menyampaikan apresiasi atas saran dan masukan yang diberikan terkait pelayanan serta pendistribusian BBM bersubsidi kepada masyarakat.
Di sisi lain, kondisi antrean panjang tetap menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian lebih luas. Sebab, ketika kebutuhan BBM meningkat sementara pasokan tidak sebanding dengan permintaan, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Karena itu, transparansi distribusi, pengawasan terhadap penyaluran serta ketepatan sasaran BBM bersubsidi menjadi hal penting untuk memastikan hak masyarakat tetap terlindungi.
Masyarakat berharap pemerintah daerah dan instansi terkait tidak hanya turun ketika antrean sudah mengular, tetapi juga mampu mengantisipasi potensi kelangkaan sejak awal.
Antrean panjang adalah sinyal yang patut diperhatikan. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan persoalan pasokan tidak berkembang menjadi polemik baru di tengah masyarakat.
TIM INVESTIGASI
REDAKSI