JAYAPURA, Binkari – Pemerintah Provinsi Papua meminta Palang Merah Indonesia (PMI) memperkuat kapasitas relawan dan kesiapsiagaan organisasi dalam menghadapi berbagai situasi kedaruratan, baik bencana alam maupun konflik sosial.
Penguatan tersebut dinilai penting untuk memastikan PMI mampu memberikan pelayanan kemanusiaan secara cepat, aman, tepat, dan manusiawi kepada masyarakat terdampak.
Arahan itu disampaikan Gubernur Papua Matius Fakhiri melalui sambutan yang dibacakan Penjabat Sekda Papua Christian Sohilait saat membuka Workshop Kemanusiaan di Jayapura, Rabu (26/8/2026).
Workshop bertema “Markas Tangguh, Relawan Siaga”tersebut diikuti unsur PMI bersama sejumlah mitra kemanusiaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapan menghadapi kondisi darurat di Papua.
Fakhiri mengatakan karakteristik geografis dan dinamika sosial Papua membutuhkan kesiapan seluruh unsur kemanusiaan. Karena itu, PMI harus memastikan relawannya memiliki kemampuan yang memadai untuk bertugas di berbagai kondisi dan wilayah.
“Dalam situasi bencana alam maupun konflik sosial, masyarakat membutuhkan kehadiran yang cepat, tepat, aman, dan manusiawi,” kata Fakhiri.
Menurut dia, kemampuan relawan tidak cukup hanya menguasai teknik evakuasi dan pertolongan pertama. Relawan juga harus memahami prinsip-prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah, termasuk prosedur keselamatan serta mekanisme koordinasi saat menjalankan tugas kemanusiaan.
Ia menilai kesiapan tersebut harus dibangun melalui pelatihan yang berkelanjutan dan sistem kerja yang jelas sehingga setiap personel mengetahui peran dan tanggung jawabnya ketika terjadi kedaruratan.
Workshop itu membahas sejumlah materi penting, antara lain **Safer Access Framework**, manajemen posko, rantai komando, asesmen kebutuhan, pengelolaan logistik, komunikasi, serta sistem pelaporan. Peserta juga mengikuti simulasi taktis dan menyusun rencana kerja tindak lanjut.
Fakhiri meminta kegiatan tersebut tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi menghasilkan kapasitas yang benar-benar dapat diterapkan di lapangan. Pembagian peran antara pengurus, staf, dan relawan harus diperjelas agar respons terhadap kedaruratan dapat dilakukan secara terukur dan terkoordinasi.
“Workshop ini harus menghasilkan kapasitas nyata di lapangan. Mulai dari pembagian peran yang jelas hingga relawan yang siap ditugaskan,” ujarnya.
Selain penguatan internal, Fakhiri meminta PMI meningkatkan koordinasi antara PMI pusat, PMI Provinsi Papua, serta PMI kabupaten dan kota. Koordinasi tersebut perlu diperkuat melalui penyusunan rencana kontingensi dan operasi tanggap darurat yang dapat segera diaktifkan ketika terjadi bencana atau kondisi krisis.
Ia menambahkan, kesiapsiagaan kemanusiaan tidak dapat dilakukan PMI sendiri. Kolaborasi dengan TNI-Polri, dunia usaha, akademisi, tenaga kesehatan, serta masyarakat perlu terus dibangun agar respons terhadap kedaruratan berjalan lebih efektif.
“Ketika kedaruratan terjadi, kita sudah siap, terlatih, terkoordinasi, dan hadir untuk masyarakat,” kata Fakhiri.
Sem Gombo
