SANGIHE, BINKARI – Pada momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, informasi mengenai sekitar Rp749 miliar, termasuk 50 miliar untuk program koperasi desa dari dana transfer pusat atau APBD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2026, kata Kaban Keuangan, Cherry Londo, Senin 17 Agustus 2026.
Jika Rp749 miliar belum mampu menjawab persoalan konektivitas dan biaya logistik secara signifikan, maka publik patut bertanya apakah desain anggarannya sudah benar-benar berangkat dari persoalan masyarakat atau masih terlalu berat pada kebutuhan internal pemerintahan.
Jangan Sampai Perbatasan Hanya Dikenang Saat Upacara.
Setiap tahun masyarakat di wilayah perbatasan diajak berbicara tentang nasionalisme, patriotisme dan kedaulatan.
Bendera dikibarkan, upacara dilaksanakan, pidato tentang NKRI disampaikan. Namun setelah upacara selesai, masyarakat kembali menghadapi persoalan yang sama, harga mahal, transportasi mahal, ekonomi lambat, akses pelayanan belum merata.
Di sinilah negara diuji, sebab menjaga perbatasan bukan hanya tugas aparat.
Rakyat yang tetap tinggal, bekerja, bertani, melaut, berdagang dan membesarkan anak-anaknya di perbatasan juga sedang menjaga Indonesia.
Mereka menjaga Indonesia dengan cara yang paling sederhana yaitu tetap hidup dan tetap bertahan di tanah airnya sendiri.
Karena itu, negara tidak boleh meminta masyarakat perbatasan menjaga kedaulatan dengan slogan, sementara kesejahteraan mereka dibiarkan berjalan sendirian.
APBD 2027 Jangan Mengerdilkan Sangihe.
Jika pemerintah pusat benar-benar menjadikan perbatasan sebagai prioritas strategis, maka penyusunan anggaran tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki formula tersebut.
Bukan sekadar menambah atau mengurangi angka, tetapi mengubah cara pandang. Sangihe harus dipandang sebagai aset strategis negara, bukan sekadar beban fiskal daerah.
Jika anggaran dikurangi tanpa menghitung beban geografis dan strategis, maka yang dikurangi bukan hanya angka dalam APBD.
Yang ikut dikurangi adalah kemampuan daerah memperbaiki pelayanan, membuka konektivitas, menggerakkan ekonomi dan mempertahankan kualitas hidup masyarakat di garis depan negara.
Dan di situlah pertanyaan paling keras harus diajukan
Jika masyarakat Sangihe menjaga batas negeri, siapa yang menjaga kesejahteraan mereka?
Kemerdekaan Jangan Berhenti di Angka dan Upacara
HUT ke-81 RI seharusnya bukan hanya menjadi perayaan tentang usia republik. Ia harus menjadi momentum untuk mengukur kembali, seberapa hadir negara di wilayah paling jauh dari pusat kekuasaan?
Sangihe tidak meminta perlakuan istimewa Sangihe meminta keadilan berdasarkan beban yang nyata.
Sangihe tidak membutuhkan belas kasihan.Sangihe membutuhkan keberpihakan yang terukur dalam angka APBN, terlihat dalam APBD, dan terasa dalam kehidupan rakyat.
Sebab kemerdekaan tidak akan pernah lengkap apabila masyarakat yang hidup di pagar terluar republik masih merasa menjadi penonton pembangunan.
Merah putih memang berkibar di langit Sangihe. Tetapi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: apakah kesejahteraan negara juga sudah sampai ke tanah tempat merah putih itu berkibar?
Itulah yang harus dijawab oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bukan dengan pidato, melainkan dengan data, anggaran, transparansi, dan hasil yang dapat diukur oleh rakyat.
⭐️/Asril