JAYAPURA⚡Binkari — Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Utara kembali memicu perdebatan. Di tengah arus dukungan dan penolakan, Partai Golkar Papua mengambil posisi tegas mendukung secara prinsip, namun menilai kondisi saat ini belum layak untuk merealisasikannya.
Ketua DPD Partai Golkar Papua, Mathius D. Fakhiri, yang juga menjabat Gubernur Papua, membeberkan realitas fiskal yang dinilainya harus menjadi dasar pertimbangan sebelum mendorong pemekaran baru.
“Saya sebagai Gubernur mengetahui persis bahwa kondisi keuangan Provinsi Papua tidak baik-baik saja,” kata Fakhiri usai Rakorda Golkar di Kota Jayapura, Kamis (29/1/2026).
Ia mengungkapkan, sebelum pemekaran tiga DOB sebelumnya Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. APBD Papua induk berada di kisaran Rp14 triliun. Namun setelah pemekaran, anggaran Papua induk kini menyusut drastis menjadi sekitar Rp2,03 triliun.
Menurut Fakhiri, jika Papua kembali dimekarkan untuk membentuk Papua Utara, maka kemampuan fiskal Papua induk akan semakin tertekan.
“Kalau dibagi dua lagi, anggaran Papua hanya sekitar Rp600 sampai Rp700 miliar. Sementara gaji pegawai saja hampir Rp990 miliar. Artinya, kita langsung defisit sekitar Rp200 miliar,” tegasnya.
Ia menilai, kondisi tersebut sangat berisiko jika pemekaran dipaksakan tanpa perhitungan matang. Fakhiri mengingatkan agar wacana politik tidak mengabaikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Jangan sampai orang bermain politik dengan ‘menjual jamu’, tapi yang sengsara justru rakyat. Ini harus dipikirkan secara cerdas,” ujarnya.
Sikap Golkar Papua ini menjadi sinyal penting dalam perdebatan DOB Papua Utara. Dukungan tetap ada, namun dengan catatan keras: realitas anggaran harus lebih diutamakan daripada ambisi politik.
Sem Gombo